Pemerintah Bakal Bedah Rumah Tidak Layak di 17 Perbatasan

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan rencana pemerintah merenovasi 15 ribu rumah tidak layak huni di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. “Sepertinya enggak ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan,” kata Tito, di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Tito mengatakan, pemerintah membidik program renovasi di 40 kabupaten/kota dari 17 provinsi Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan dikerjakan Kementerian Perumahan dan Permukiman dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Tito bercerita, mulanya renovasi rumah di kawasan perbatasan hanya berjumlah 10 ribu hunian, tetapi Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengajukan penambahan.

Untuk menentukan rumah yang mendapat renovasi, pemerintah akan mengandalkan sejumlah data yang dihimpun Badan Pusat Statistik, seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap pengajuan renovasi oleh pemerintah daerah akan diverifikasi melalui data BPS agar tepat sasaran.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menargetkan akan menyerahkan data untuk kebutuhan renovasi dalam satu pekan. 

Selain menyediakan DTSEN, Amalia mengatakan, BPS akan memfasilitasi data berupa backlog perumahan dari 40 kabupaten/kota terpilih. Kemudian juga kriteria desa dan kota serta kawasan atau pun daerah pesisir. 

Ia mengatakan, mayoritas kawasan perbatasan memang memiliki backlog ketidaklayakan hunian yang sangat tinggi. “Paling tinggi ada sekitar 85 persen rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan,” tutur Amalia. 

Adapun Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan program renovasi akan berjalan selama empat hingga lima bulan. Sehingga jika BPS telah menyerahkan data dalam sepekan ke depan, Maruarar memperkirakan proses renovasi akan selesai maksimal pada September tahun ini. 

Politikus Gerindra itu mengatakan renovasi tidak dilakukan serentak alias setiap daerah bisa langsung melakukan bedah rumah seketika menerima verifikasi BPS. “Kalau kita menunggu siap semuanya, nanti enggak jalan. Jalan saja mana yang sudah memenuhi syarat,” tuturnya. 

Dalam program renovasi ini, Maruarar mengatakan pemerintah akan merekrut pendamping teknis dengan latar belakang pendidikan teknik sipil dan pendamping pemberdayaan. 

Maruarar memperkirakan rata-rata biaya renovasi satu rumah akan menelan Rp 20 juta. Namun harganya bisa lebih tinggi, menyesuaikan dengan harga bahan baku di wilayah tertentu. Ia menyatakan pembiayaan renovasi belasan ribu rumah di kawasan perbatasan menggunakan dana BSPS 400 ribu unit senilai Rp 8 triliun yang bersumber dari APBN.