Pengusaha Dorong Pemerintah Percepat Proyek Gasifikasi Batu Bara

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha di sektor pertambangan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan proyek hilirisasi batu bara, khususnya melalui teknologi gasifikasi atau Dimethyl Ether (DME). Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor batu bara yang saat ini tengah mengalami tekanan.

Menurut Ketua Bidang Kajian Batu Bara dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), F Hary Kristiono, gasifikasi batu bara juga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor gas. Di lain sisi, hal itu juga bisa mempercepat target swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor batu bara ke Cina dan India.

“Selama ini kita masih mengimpor minyak dan gas, padahal kita punya batu bara yang bisa dikonversi jadi minyak maupun gas,” ujar Kristiono dalam diskusi yang diselenggarakan Investortrust, dikutip dari siaran langsung, Jumat, 30 Mei 2025.

Permintaan global terhadap batu bara Indonesia kini menunjukkan tren penurunan. Salah satu pemicunya yaitu strategi negara-negara mitra dagang utama seperti Cina dan India yang mulai menggenjot produksi dalam negeri dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. 

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, ekspor batu bara pada kuartal pertama 2025 hanya 160 juta ton. Jumlah ini turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 171 juta ton.

Dalam kondisi ini, Kristiono melihat gasifikasi sebagai salah satu solusi untuk memperluas pemanfaatan cadangan batu bara yang masih melimpah. “Kami harus bicara soal kedaulatan energi, bukan cuma ketahanan. Dengan mengolah batu bara jadi gas, kita bisa mandiri dan tidak bergantung pada impor,” ujarnya.

Dia menambahkan, pelaku industri berharap pemerintah mempercepat kebijakan insentif, kepastian regulasi, dan dukungan infrastruktur agar proyek gasifikasi seperti DME. Dia berharap realisasi proyek ini secara komersial bisa mengisi kekosongan pasar dalam negeri akibat penurunan ekspor.

Namun demikian, Kristiono mengakui bahwa proyek gasifikasi batu bara membutuhkan pembiayaan jumbo. Estimasi kebutuhan investasinya mencapai US$1.100 miliar atau sekitar Rp 480 triliun per tahun selama tiga dekade ke depan. “Tanpa komitmen kuat dari negara dan dukungan sektor swasta, hilirisasi energi ini tidak akan terwujud,” katanya.

Pemerintah saat ini sedang menggodok proyek DME atau gasifikasi batu bara. Mengutip laporan berjudul "Risiko Proyek Gasifikasi Bara Danantara" di Majalah Tempo pekan ini, pengembangan DME merupakan salah satu proyek dalam rencana percepatan penghiliran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Rencana percepatan penghiliran ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Prabowo pada 3 Maret 2025.

Saat itu pemerintah menyepakati 21 proyek penghiliran tahap pertama dengan total investasi US$ 40 miliar atau sekitar Rp650 triliun. Proyek-proyek ini mencakup pengolahan minyak dan gas serta komoditas pertambangan, juga penghiliran produk pertanian dan kelautan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pendanaan DME tidak bergantung pada modal asing. “Uang dan capex (belanja modal) dari pemerintah dan swasta nasional, kemudian bahan bakunya, off taker (pembeli) pun dari kita,” kata Bahlil.