Pertamina Tanggapi Sinyal Kelangkaan Solar di Sumatera

PT PERTAMINA Patra Niaga menduga antrean panjang solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah disebabkan distribusi yang tidak tepat sasaran. Namun, perusahaan tidak menjelaskan lebih lanjut penyebab persoalan tersebut maupun langkah yang dilakukan untuk mencegah kelangkaan kembali terulang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun menyampaikan penjelasan itu saat merespons pertanyaan Tempo mengenai antrean panjang solar bersubsidi yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. "Dugaan distribusi tidak tepat sasaran ya," kata Roberth melalui pesan tertulis, Jumat, 10 Juli 2026.

Tempo sebelumnya mengirimkan sejumlah pertanyaan kepada Roberth soal isyarat kelangkaan solar, dugaan berkurangnya pasokan ke SPBU, evaluasi distribusi, hingga langkah mitigasi agar persoalan tidak kembali terjadi. Namun, ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam sebulan terakhir, kelangkaan biosolar atau solar bersubsidi dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Sumatera. Kondisi tersebut memicu antrean panjang bus dan truk di SPBU serta mulai mengganggu operasional angkutan logistik dan angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP).

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, mengatakan laporan antrean hampir setiap hari diterima dari berbagai daerah, seperti Padang, Bukittinggi, Jambi, Medan, Palembang, hingga Lampung.

"Kelangkaan solar ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan selalu berulang. Namun, kondisinya semakin parah dalam sebulan terakhir," kata Adnan.

Menurut Adnan, persoalan tidak hanya terjadi di Sumatera, tetapi juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Ia menilai kelangkaan semakin masif sejak diberlakukannya sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina.

Menurut dia, sistem tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan, kuota barcode yang kerap hilang, pemblokiran barcode tanpa penjelasan yang jelas, lambannya respons pusat layanan, hingga belum tegasnya penindakan terhadap penyalahgunaan barcode.

Selain itu, Adnan mengaku memperoleh informasi dari sejumlah pengelola SPBU bahwa pasokan solar yang diterima tidak sesuai dengan volume yang diajukan. Ia mencontohkan, SPBU yang memesan 32 kiloliter hanya menerima sekitar 18 kiloliter dengan jadwal pengiriman yang tidak menentu.

Adnan juga menduga kelangkaan lebih sering terjadi di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan dan perkebunan dalam skala besar. "Dugaan kami, penyalurannya tidak tepat sasaran. Indikasinya seperti itu," ujarnya.

Senada dengan Organda, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengatakan kelangkaan solar bersubsidi untuk angkutan barang telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah wilayah Indonesia timur.

Menurut Trismawan, persoalan tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi akibat besarnya selisih harga dengan solar nonsubsidi, keterbatasan infrastruktur SPBU untuk melayani kendaraan logistik, serta sistem distribusi yang dinilai belum efisien.

"Di Sumatera dan Jawa semakin masif pembangunan kawasan industri dan pusat komersial yang berdampak pada bertambahnya jumlah angkutan barang yang membutuhkan lebih banyak BBM," kata Trismawan.