Presiden Macron Ancam Sanksi Keras ke Warga Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa negaranya dapat menerapkan sanksi terhadap warga Israel kecuali pemerintah di Tel Aviv menanggapi krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan keras Macron itu dilontarkan saat ia berkunjung ke Singapura pada Jumat, 30 Mei 2025.

Macron mengatakan bahwa masyarakat internasional tidak bisa tinggal diam sementara warga Palestina di Gaza menghadapi krisis kelaparan yang semakin parah. Komentar tersebut semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel, yang telah memblokade daerah kantong Palestina tersebut selama hampir tiga bulan, dengan lembaga-lembaga bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan.

“Blokade kemanusiaan menciptakan situasi yang tidak dapat dipertahankan di lapangan,” kata Macron dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, seperti dilansir dari Al Jazeera.

"Jika tidak ada respons dalam beberapa jam dan hari ke depan sesuai dengan situasi kemanusiaan, kami harus memperkeras posisi kolektif kami," ujarnya. Ia mengisyaratkan bahwa Prancis dapat mempertimbangkan penerapan sanksi terhadap pemukim Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pernyataan Macron. “Fakta-fakta tersebut tidak menarik bagi Macron,” kata Israel. Kemlu mengklaim bahwa tidak ada blokade kemanusiaan di Gaza. Israel menyatakan hal sebaliknya bahwa itu adalah kebohongan besar. Pernyataan itu berbeda dengan pejabat tinggi PBB dan organisasi internasional yang telah berulang kali menyatakan bahwa Israel telah memblokade semua masuknya bantuan sejak 2 Maret.

Israel baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tunduk terhadap tekanan internasional. Israel juga akan mengizinkan pasokan makanan dan obat-obatan dalam jumlah minimal ke Gaza, yang terus mengalami serangan militer intensif.

Dalam komentarnya, Macron menyerukan diakhirinya asumsi bahwa Israel menghormati hak asasi manusia. “Namun saya masih berharap pemerintah Israel akan mengubah pendiriannya dan akhirnya kami akan mendapatkan respons kemanusiaan,” ujarnya.

Pemimpin Prancis itu juga menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina "bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik," meskipun ia menambahkan bahwa pembentukan negara Palestina harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan bersama awal minggu ini dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mengecam rencana Israel untuk menguasai Gaza atau mengusir penduduknya.

Sementara itu lembaga sosial kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) melaporkan bahwa sistem kesehatan di Gaza bagian utara mengalami lumpuh total akibat serangan Israel. Menurut keterangan MER-C pada Jumat, pasukan pendudukan Israel pada 28 Mei melancarkan serangan ke Gaza bagian utara sehingga menyebabkan layanan medis penting lumpuh total.

Serangan itu juga menghancurkan infrastruktur utama, termasuk sumber listrik, air, dan pasokan gas medis di Rumah Sakit Indonesia. Meskipun persediaan makanan semakin menipis, sejumlah staf Rumah Sakit Indonesia dan relawan MER-C setempat menolak dievakuasi. Seperti dilansir dari Antara, mereka tetap berada di dalam fasilitas medis untuk terus memberikan layanan pengobatan kepada warga Gaza yang membutuhkan pertolongan.