Rincian 17 Kasus Keracunan MBG di Seluruh Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan telah terjadi 17 insiden luar biasa terkait kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak program ini dimulai pada 6 Januari 2025. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan insiden tersebut tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia.

Taruna menjelaskan insiden keracunan makanan itu terjadi dalam kurun waktu lima bulan terakhir. “Berdasarkan data yang kami kumpulkan, terdapat 17 kasus luar biasa keracunan pangan yang berkaitan dengan program MBG, tersebar di sepuluh provinsi,” ujar Taruna Taruna saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis, 15 Mei 2025.

Menurut dia, ada beberapa faktor penyebab keracunan pangan dalam program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Salah satunya adalah adanya kontaminasi pada bahan baku mentah, yang kemungkinan besar terjadi saat proses pengolahan atau penyimpanan makanan.

Taruna menyebut kontaminasi ini bisa berasal dari lingkungan para pengelola dan penjamin makanan. “Kami mengambil pelajaran dari kejadian ini agar tidak terulang di masa mendatang,” ujarnya. Selain itu, kata dia, pertumbuhan bakteri akibat suhu dan lama penyimpanan juga menjadi penyebab. Misalnya, beberapa makanan dimasak terlalu awal namun distribusinya terlambat.

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG masih belum optimal. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga sanitasi dan kebersihan selama proses produksi hingga distribusi makanan, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya keracunan.

Dikutip dari Antara, Rabu, 21 Mei 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran bagi BPOM guna memperkuat peran dan keterlibatan lembaga tersebut dalam pengawasan serta inspeksi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami mendukung peningkatan anggaran yang berkaitan dengan fungsi BPOM dalam melakukan inspeksi terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), termasuk juga pengawasan terhadap makanan bergizi,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, BGN, dan BPOM di Jakarta pada Rabu, 21 Mei 2025.

Jika penambahan anggaran dirasa sulit untuk direalisasikan, Dadan mengusulkan agar fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dialihkan dari BGN ke BPOM. “Pendanaannya pun dapat disalurkan melalui tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) dan mekanisme Swakelola Tipe II. Itu opsi yang bisa ditempuh,” ujar Dadan.

Dadan menyebut keterlibatan BPOM semakin penting untuk segera direalisasikan, mengingat jumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang terus meningkat ke depannya.

“Dengan hadirnya program makan bergizi, peran dan tanggung jawab BPOM ikut bertambah karena kini harus melakukan inspeksi terhadap SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Awalnya tidak ada kewajiban inspeksi, tapi sekarang jumlah SPPG melonjak dari 190 menjadi 1.400, kemudian diperkirakan mencapai 7.000 pada Agustus, dan bahkan 30.000 pada akhir November atau Desember,” katanya.

Sultan Abdurrahman ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.