Survei Indikator: 33,8 Persen Responden Menilai Penegakan Hukum Buruk dan Sangat Buruk

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 27,7 persen responden menganggap penegakan hukum di Indonesia secara umum buruk dan 6,1 persen responden yang menyatakan sangat buruk.

“Penegakan hukum overall 33,8 persen itu mengatakan kondisi penegakan hukum kita buruk atau sangat buruk,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei di kanal YouTube Indikator Politik, Selasa, 27 Mei 2025.

Namun Burhanuddin mengatakan sekitar 25,4 persen mengatakan penegakan hukum nasional biasa saja atau netral. Sedangkan 31,2 persen mengatakan penegakan hukum di Indonesia baik dan 2,1 persen menyebut sangat baik. 

Menurut Burhanuddin, responden dengan populasi yang memiliki ponsel umumnya memiliki tingkat pendidikan dan informasi yang baik terhadap isu publik lebih baik. 

“Jadi mereka secara umum lebih kritis ketimbang misalnya kita survei tatap muka,” ujarnya. 

Burhanuddin mengatakan angka tinggi biasanya diperoleh dari responden kelas menengah atas atau responden yang berpendidikan tinggi. 

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 17-20 Mei 2025 untuk mengukur tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga-lembaga negara dan pemberantasan korupsi

Survei ini menargetkan populasi WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel dengan ekitar 83 persen dari total populasi nasional. 

Adapun sampel dipilih dengan metode double sampling sebanyak 1.286 responden. Double sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan margin of error survei diperkirakan sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling. Adapun wawancara dilakukan dengan telepon oleh pewawancara yang dilatih.