TII Ungkap Temuan Pengadaan Kaus Kaki di Kemensos Rp 2,72 Miliar

6 hours ago 3

PENELITI dari Transparency International Indonesia Agus Sarwono membantah pernyataan Kementerian Sosial yang menyebut pengadaan kaus kaki sudah termasuk dalam paket sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Ia menilai klaim tersebut tidak sesuai dengan data resmi pengadaan pemerintah.

“Pernyataan itu tidak benar dan menyesatkan publik, karena bertentangan langsung dengan data resmi pengadaan,” kata Agus saat dihubungi pada Selasa, 5 Mei 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Berdasarkan data di INAPROC, Agus menyebut pengadaan kaus kaki dilakukan secara terpisah dari sepatu, baik dalam tahap perencanaan maupun realisasi anggaran.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Sosial tercatat merencanakan pengadaan kaus kaki dengan pagu Rp 2,72 miliar dan merealisasikannya sekitar Rp 2,71 miliar melalui tujuh paket e-purchasing. Pola serupa kembali muncul pada 2026 dengan nilai realisasi lebih dari Rp 2,4 miliar dari pagu awal Rp 6,8 miliar. “Data ini membantah narasi bahwa kaos kaki sudah termasuk dalam paket sepatu,” ujar dia.

Agus menilai perbedaan antara pernyataan pejabat dan data anggaran bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan berpotensi membentuk opini publik yang keliru dan menutupi persoalan tata kelola belanja negara.

Ia juga menyoroti selisih tipis antara pagu dan realisasi anggaran pada 2025 yang dinilai berisiko tinggi terhadap praktik korupsi pengadaan.

Menurut dia, jika kaos kaki memang menjadi bagian dari paket sepatu, seharusnya tidak ada pengadaan terpisah bernilai miliaran rupiah yang dilakukan berulang lintas tahun anggaran.

“Pemisahan ini menunjukkan sejak awal item tersebut tidak diintegrasikan, baik dari sisi perencanaan, spesifikasi, maupun kontrak,” kata Agus.

Agus mempertanyakan alasan di balik perbedaan narasi dengan fakta pengadaan, termasuk siapa yang diuntungkan dari skema pemisahan paket tersebut. Ia juga menilai pemerintah belum memberikan penjelasan transparan berbasis data kepada publik.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa mekanisme e-purchasing yang digunakan dalam pengadaan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari risiko korupsi. Dalam praktiknya, metode ini justru kerap digunakan dalam berbagai modus penyimpangan.

Beberapa risiko yang disorot antara lain potensi mark up harga katalog tanpa pembanding pasar, penguncian vendor melalui spesifikasi tertentu, pemecahan paket untuk menghindari pengawasan, serta pengulangan belanja tanpa evaluasi kebutuhan riil.

Agus menilai risiko tersebut bisa semakin besar seiring dengan kebijakan baru dalam pengadaan barang dan jasa yang memberi fleksibilitas lebih luas kepada pengguna anggaran. “Tanpa transparansi yang kuat dan pengawasan ketat, ruang penyimpangan justru semakin terbuka,” ujarnya.

Terpisah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan data ihwal temuan TII tersebut. "Saya belum bisa jawab. Kami harus cek dulu," kata Gus Ipul, Selasa, 5 Mei 2026.

Sebelumnya, Gus Ipul sempat memperlihatkan rincian pengadaan sepatu sekolah rakyat yang tengah viral. Disebutkan ada beragam jenis sepatu dan termasuk di dalamnya pengadaan kaus kaki yang diberikan untuk murid sekolah rakyat yang berasal dari pengadaan Kemensos.

Ada sepatu PDL siswa, sepatu PDH untuk SMP dan SMA, sepatu PDH murid SD, sepatu olahraga (untuk guru dan siswa), sepatu PDH guru, sepatu harian SD, sepatu harian SMP dan SMA, dan kaos kaki (pengadaan kaus kaki sudah termasuk dalam harga setiap sepatu).