Wamenkeu Siapkan 4 Strategi Jaga Penerimaan Negara

WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menilai pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur untuk menghadapi ketidakpastian global yang memengaruhi prospek ekonomi 2026. “Di tengah situasi yang serba tidak pasti tersebut, bagaimana kita mengelola penerimaan fiskal untuk membiayai berbagai belanja yang mengalami peningkatan, terutama adalah belanja subsidi BBM," kata Juda dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 10 April 2026.

Ia menggambarkan kondisi global yang masih dibayangi risiko geopolitik yang berdampak pada harga komoditas, nilai tukar, dan tekanan terhadap belanja negara, khususnya subsidi energi. Menurut dia, respons kebijakan fiskal perlu dirancang secara terukur dan berkelanjutan agar penerimaan negara tetap mampu menopang kebutuhan belanja yang meningkat.

Dalam memandang outlook 2026, Juda mengungkap empat pilar pengelolaan penerimaan negara. Pilar pertama adalah penguatan basis penerimaan secara struktural melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor.

Pendekatan ini ditujukan untuk menutup celah penerimaan tanpa membebani wajib pajak yang telah patuh, sehingga pertumbuhan penerimaan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data melalui transformasi digital administrasi perpajakan. Ia menyinggung pemanfaatan sistem Coretax dan integrasi data lintas instansi, termasuk dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menutup potensi kebocoran penerimaan.

Pilar ketiga adalah menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Desain kebijakan fiskal, menurut dia, perlu mempertimbangkan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing nasional agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan pada akhirnya mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

Adapun pilar keempat berhubungan dengan transformasi sumber daya manusia. Ia menilai keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada integritas dan kompetensi aparatur fiskal. Karena itu, koordinasi lintas unit dan lintas institusi dipandang penting agar kebijakan berjalan terintegrasi dan efektif tanpa sekat antarlembaga.