6 Hoaks yang Beredar Dalam Sepekan, Simak Fakta Sebenarnya

Liputan6.com, Jakarta - Penyebaran hoaks masih menjadi tantangan serius di tengah derasnya arus informasi digital yang mudah diakses. Fenomena ini kerap menimbulkan keresahan serta kebingungan di kalangan publik, bahkan berpotensi merugikan masyarakat secara langsung melalui penipuan. 

Dalam sepekan terakhir, Cek Fakta Liputan6.com pun telah menelusuri sejumlah informasi di media sosial. Hasilnya, berbagai klaim hoaks terungkap dengan isu-isu yang beredar mencatut nama tokoh publik, kebijakan pemerintah, hingga program-program bantuan. 

Oleh karena itu, verifikasi informasi menjadi sangat krusial, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak benar. Selain  itu juga dengan mengetahui ragam hoak yang beredar dalam daftar berikut ini.

1. Link Pendaftaran Kupon Subsidi BBM Pertalite Gratis

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada Kamis 7 Mei 2026.

Klaim pendaftaran link kupon subsidi BBM Pertalite gratis berupa unggahan berikut.

"Pemerintah bersama mitra sosial menghadirkan Program Subsidi BBM Gratis untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan usaha sehari-hari.

Segera lakukan pendaftaran dan nikmati bantuan subsidi BBM sesuai ketentuan program.

Silahkan daftar sekarang untuk mendapatkan bantuan BBM GRATIS ini

#pertamnina

#indonesia

#bbmgratis

#semuaorang

#fbpro"

Unggahan tersebut menyertakan menu daftar, jika diklik muncul link berikut.

"https://myregistration-2026.com/BANTUANBBMGRATIS?fbclid=IwY2xjawRqOGJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFIejlWMUhVQ1FQSW55dXdQc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlBQ3Fz8I8udEK_MLAeYAxuvRJyHsFf-EVaDXPGk8EMcQvVld7Ds8vn_l78e_aem_IZ7kYk5ksOxHl7wuqgwRMw"

Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, provinsi dan nomor Telegram aktif.

Benarkah klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis? Simak hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com dalam halaman berikut ini.......

2. Link Pendaftaran Pendamping Lokal Desa dari Kemendesa 2026

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran pendamping lokal desa dari Kemendesa pada 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 6 Mei 2026.

Berikut isi unggahannya:

"Rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD Kemendesa) 2026 kerja seluruh Indonesia sesuai Domisili Pendaftaran gratis tidak Memungut biyaya apapun

Halo, sahabat karir! Apakah kamu sedang mencari > pekerjaan yang menantang, bermanfaat, dan berdampak positif bagi masyarakat? Jika ya, maka kamu harus tahu tentang Pendamping Lokal Desa (PLD)! PLD adalah program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9.374 (Kemendesa) yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa di Indonesia melalui pendampingan, fasilitasi, dan advokasi."

Postingan menyertakan poster, berikut isinya:

"KEMENDES

REKRUTMENT PENDAMPING DESA

PETUGAS_PENGAWAS & PKK

PETUGAS_PENYULUHAN & KESEHATAN

Gaji 7juta - 9juta/Bulan

MASUKKAN LAMARAN & AKAN DI SELEKSI DI DAERAH MASING - MASING

PENDAFTARAN GRATISS

INFO Link Di BIO

Via Telegram"

Unggahan disertai menu daftar. Jika diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram.

Lalu benarkah klaim link pendaftaran pendamping lokal desa dari Kemendesa 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com dalam halaman berikut ini........

3. Kemenag Mewajarkan Kasus Pencabulan Santri di Pati

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan yang mengklaim Kemenag mewajarkan kasus pencabulan santri di Pati. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Mei 2026.

Dalam unggahannya terdapat foto Menag Nasaruddin Umar dengan narasi:

"Kemenag menegaskan pencabulan 50 santri di Pati bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi, itu wajar"

Akun itu menambahkan narasi:

"Menteri Agama ngomong bukan kejahatan agama.

Mana jempolnya dan komennya wahai netizen."

Lalu benarkah postingan yang mengklaim Kemenag mewajarkan kasus pencabulan santri di Pati? Simak dalam artikel berikut ini...