Anggota DPR Pertanyakan Urgensi Pembangunan NCC MBG

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhadi mempertanyakan urgensi pembangunan Pusat Kendali atau National Command Center (NCC) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurhadi menuturkan hingga saat ini komisi yang mengawasi program gizi ini belum pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai rencana tersebut.

Padahal, kata Nurhadi, pembangunan NCC merupakan keputusan yang kompleks dan membutuhkan dana yang besar. “Kami berharap setiap inisiatif strategis, apalagi yang berkaitan dengan program nasional dan penggunaan anggaran yang tidak kecil, seharusnya dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersama DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan,” kata dia kepada Tempo pada Jumat, 1 Mei 2026. 

Nurhadi mengatakan, DPR pada prinsipnya mendukung setiap upaya penguatan tata kelola program, termasuk pemanfaatan teknologi. Namun, untuk membangun NCC, kata dia, pemerintah semestinya bisa lebih hati-hati dalam menentukan urgensi dan efektivitas program. 

Ia mengingatkan jangan sampai dana negara habis untuk membangun infrastruktur dan teknologi yang mahal, sementara program itu tetapi tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan, seperti kualitas layanan, distribusi, dan kesiapan sumber daya manusia.

“Kalau NCC ini memang dibutuhkan, harus jelas dulu: apa problem yang ingin diselesaikan, bagaimana sistem ini akan bekerja, dan apakah benar menjadi solusi paling efisien,” kata Nurhadi.  “Jangan sampai hanya menjadi proyek besar yang menyerap anggaran, tetapi tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat."

Selain itu, Nurhadi meminta pemerintah terbuka dan transparan dalam memutuskan setiap kebijakan agar dapat diawasi oleh DPR dan masyarakat. Ia menegaskan setiap penggunaan dana dalam program MBG harus tepat sasaran agar tidak membebani keuangan negara untuk hal-hal yang tidak perlu. 

Sebelumnya, pemerintah berencana meresmikan pusat kendali atau National Command Center Program Makan Bergizi Gratis pada pertengahan Mei 2026 ini. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Nani Hendiarti.

“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan. Rencananya insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” kata Nani, seperti dikutip dari Antara, Ahad, 27 April 2026.

Nani menjelaskan, pusat kendali itu akan dilengkapi jaringan internet cepat dan layar LED. Layar tersebut menampilkan capaian dan data dari kementerian dan lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pertanian.

Nantinya, Nani menambahkan, sistem ini akan digunakan Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas 17 kementerian dan lembaga. Selain itu, pengoperasian command center disebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. 

Adapun Kepala BGN Dadan Hindayana enggan berkomentar ihwal rencana pembangunan NCC MBG, termasuk potensi tumpang tindih dengan SIPGN yang tengah dikembangkan. Saat dimintai tanggapan melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 1 Mei 2026, ia menyebut hal itu merupakan kewenangan Kemenko Pangan. “Lebih cocok ditanyakan ke Pak Menteri Koordinator (Pangan) ya,” katanya.