Dosen Murdoch University: Operasi Antipremanisme Cara Untuk Disiplinkan Ormas

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis buku Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru sekaligus Dosen Murdoch University, Ian Douglas Wilson menyebut operasi antipremanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah cara untuk mendisiplinkan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Ian Douglas saat Kuliah Tamu sebagai narasumber dengan tema Ormas, Preman, dan Negara yang Tak Hadir Utuh di Aula Prof Syukur Abdullah Lt 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas pada Rabu, 28 Mei 2025.  Ian Douglas menilai reaksi masyarakat terkait dengan mencuatnya isu itu menimbulkan respons seperti adanya operasi anti premanisme.

“Operasi antipremanisme biasanya target yang bisa disebut ikan teri. Orang di pinggir jalan dan sebagainya. Tapi itu tetap berperan sebagai cara untuk mendisiplinkan ormas,” ujar Ian. Ia pun berpendapat jika operasi antipremanisme bisa efektif jika dilakukan secara sistematis.

Kemudian, ormas tersebut juga menambah barisan dewan pendidikan dengan akademisi, pelaku bisnis, hingga politisi untuk mempertebal legitimasi. Mereka juga memperketat persyaratan menjadi anggota, termasuk melarang yang punya jejak kriminal yang tercatat.

“Jadi, saya kira yang mungkin terjadi adalah proses ini akan mendisiplinkan mereka supaya mereka bisa menambah legitimasinya sebenarnya,” ujarnya.

Ian juga melihat jika ormas yang biasanya melakukan aksi premanisme, saat ini mulai melakukan propaganda dengan mencitrakan dirinya melalui video-video di media sosial sebagai kelompok pembela rakyat yang terzalimi. “Tapi yang penting, mereka bisa men-framing apa yang banyak orang anggap sebagai tindakan premanisme, sebagai pembelaan masyarakat,” katanya.

Menanggapi pengaruh ormas terhadap perpolitikan di Indonesia, Ian menyebut jika ormas bisa memengaruhi perpolitikan di Indonesia disebabkan karena adanya massa sebagai modal politik.

“Kalau saya contohkan pemilu, ormas bisa sebagai jaringan untuk membagi logistik, misalnya membagi rejeki dan sebagainya. Mereka bisa mengumpulkan massa untuk misalnya kampanye supaya seolah-olah ada dukungan banyak sekali. Mereka dalam konteks tertentu juga bisa menjadi alat untuk intimidasi masyarakat atau calon-calon yang lain. Dan bahkan sering pemimpin ormas menjadi calon itu sendiri,” ujarnya kepada Tempo.co di ruangan Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Rabu, 28 Mei 2025.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menyampaikan bahwa operasi ini menargetkan segala bentuk premanisme yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan mengancam iklim investasi di Indonesia.

“Setiap tindakan premanisme yang mengganggu keamanan masyarakat dan dunia usaha akan ditindak tegas. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjamin rasa aman dan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha di Tanah Air,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Mei 2025.

Efek dari aturan tersebut, Selama Operasi Berantas Jaya yang berlangsung dari 9-23 Mei 2025, Polda Metro Jaya menangkap 3.599 orang yang diduga terlibat dalam aksi premanisme. Dari jumlah tersebut, sebagian menjalani proses pembinaan, sementara lainnya ditetapkan sebagai tersangka.