Empat Nota Kesepahaman Indonesia dengan Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina menandatangani empat nota kesepahaman (MoU) penting dalam bidang ekonomi pada Minggu, 25 Mei 2025. Penandatanganan ini dilakukan saat kunjungan resmi Perdana Menteri Cina, Li Qiang ke Indonesia dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

1. Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC)

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng yang menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat konektivitas pembayaran lintas negara dan memperluas kerja sama moneter di pasar keuangan regional.

Dilansir dari Antara, Bank Indonesia dan PBOC memperbarui nota kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Kerja sama ini bertujuan memperluas cakupan transaksi menggunakan rupiah dan yuan, tidak hanya untuk transaksi berjalan tetapi juga transaksi modal dan keuangan. Dalam siaran pers bersama Bank Indonesia dan bank sentral Cina, Bank Indonesia menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada 30 September 2020.

2. Nota Kesepahaman antara Dewan Ekonomi Nasional dan National Development and Reform Commission (NDRC) China
Nota kesepahaman ini menandai kolaborasi dalam bidang kebijakan pembangunan ekonomi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua NDRC China, Zheng Shanjie, menandatangani kesepakatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan antara kedua negara.

3. Nota Kesepahaman Penguatan Kerja Sama Industri dan Rantai Pasok
MoU ketiga ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Kesepakatan ini mencakup penguatan kerja sama industri strategis termasuk manufaktur, logistik, energi baru, serta teknologi tinggi.

Kerja sama ini diproyeksikan mendatangkan investasi sebesar Rp 81,5 triliun dan menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja. UMKM juga didorong untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pengembangan industri sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kedua negara.

“MoU ini tidak hanya menunjukkan komitmen bersama Indonesia dan Tiongkok dalam memperdalam kerja sama ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi masuknya investasi berkualitas tinggi, transformasi industri berbasis nilai tambah, dan pengembangan kawasan industri terintegrasi yang berdaya saing global,” ujar Airlangga, yang dikutip dari rilis resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Nota Kesepahaman Program Two Countries Twin Parks
Kesepakatan ini menjadi simbol kerja sama antara Indonesia dan Cina melalui pengembangan kawasan industri kembar (Twin Parks). Proyek ini akan dijalankan di Batang dan Bintan serta Fujian (Cina). “Kami jadwalkan di Batang, yang seluas 500 hektare dan didorong untuk menjadi Sichuan versi Indonesia,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Mei 2025.

Pemerintah Indonesia dan Cina sepakat untuk menjadikan Bintan, Kepulauan Riau, sebagai kawasan industri. Sementara di Cina, kerja sama akan dilakukan di Provinsi Fujian. “Bintan itu di industrial estate di Bintan. Kemudian yang di Cina itu di Provinsi Fujian. Jadi, itu ada tiga parks yang bekerja sama,” kata dia.