Kementerian Pendidikan Tinggi Respons Demo Dosen soal Mandeknya Beasiswa Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengakui kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak pada mandeknya program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Pathway 2024. Sejak  20 Januari 2025, Amerika menghentikan penyaluran dana bantuan melalui United States Agency for International Development (USAID). 

Lembaga tersebut merupakan mitra Kemdiktisaintek yang menjadi sponsor dalam persiapan program BPI. "Konsekuensi dari penghentian ini adalah program Pathway sebagai bagian dari program yang berada di bawah pendanaan USAID, tidak dapat dilanjutkan seperti yang telah disepakati," ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Asessmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, Henri Togar Hasiholan Tambunan, pada Tempo, Senin, 26 Mei 2025.

Semula, pendanaan dari USAID seharusnya dialokasikan untuk membiayai persiapan tes bahasa Inggris bagi penerima BPI Pathway 2024. Durasi persiapan itu selama 12 bulan sejak Oktober 2024. Namun, program persiapan itu harus terhenti karena USAID menyetop penyaluran bantuan. 

"Sampai hari ini belum ada kejelasan untuk program USAID di seluruh dunia termasuk melaksanakan program Pathway dan memberikan rekomendasi untuk peserta," tutur Henri. Ia berujar kebijakan Trump itu akan dievaluasi setelah 90 hari terhitung per 20 Januari 2025. 

Adapun nasib puluhan dosen yang menerima BPI Pathway masih samar. Henri mengatakan Kemdiktisaintek saat ini menyiapkan skema alternatif berupa Joint Degree. Para penerima BPI akan berkuliah S3 di dalam negeri dengan diberi kesempatan untuk melakukan studi secara paruh waktu di luar negeri. "Dengan kesepakatan dan ketersediaan program studi pada setiap perguruan tinggi." 

Skema Joint Degree memiliki mekanisme berbeda dari program Beasiswa Pendidikan Indonesia Luar Negeri yang seharusnya memfasilitasi studi doktoral secara penuh waktu di kampus manca negara. 

Sebanyak sembilan orang dosen dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada hari ini Senin 26 Mei 2025. Mereka mewakili total 42 dosen penerima program BPI Pathway Luar Negeri 2024. Mereka terancam batal menempuh program doktor atau S3 ke Amerika Serikat akibat ketiadaan anggaran.

“Kementerian lama sekali menggantung posisi kami. Jadi kami sudah minta kejelasan tapi tidak diberikan,” ujar koordinator penerima BPI, Adrian Damora, saat dihubungi pada Senin, 26 Mei 2025.

Adrian menilai mandeknya persiapan program BPI sejak Januari 2025 merupakan sebuah ironi. Sebab, hari ini Kementerian meluncurkan program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX. Dosen yang mengajar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala itu menjelaskan bahwa mandeknya program beasiswa dipicu karena (USAID) menghentikan dana sponsor akibat kebijakan Presiden Donald Trump.

Dalam pertemuan virtual dengan Pusat Pembiayaan dan Asessmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek pada 19 Mei 2025, Adrian menyebut pemerintah justru mengumumkan bahwa program BPI Pathway dihentikan karena ketiadaan anggaran. Adrian mengatakan Kepala PPAPT Kementerian Henri Togar Hasiholan merekomendasikan para dosen untuk mendaftar beasiswa lain.

“Terlepas dari USAID yang berhenti memberikan sponsor untuk persiapan, Kementerian harusnya mencarikan sponsor lain. Yang jelas program ini tidak bisa begitu saja dibubarkan,” kata laki-laki yang mendaftar program S3 di University of Rhode Island itu. Ia menekankan bahwa program BPI Pathway bukan hanya memfasilitasi persiapan beasiswa, melainkan juga menangguh seluruh biaya pendidikan dan hidup selama kuliah.