Ketahui 5 Kelompok Penerima Bantuan Huntap Sumatera dan Aceh

INFO TEMPO - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinkronisasi data penerima bantuan sebagai fondasi percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana Sumatra. Langkah ini agar penyaluran bantuan dan pembangunan huntap berjalan tepat sasaran serta menghindari perbedaan data antar kementerian dan lembaga.

Sinkronisasi data diungkapkan saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Hunian Tetap yang digelar Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatra di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 6 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Waka Data I Posko Nasional Satgas PRR Sumatra, Brigjen TNI Andre Julian, dan dihadiri perwakilan BPS, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BPS melaporkan hasil pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah mencapai 31.154 keluarga, terdiri atas 21.782 keluarga di Aceh, 5.187 keluarga di Sumatera Utara, dan 4.185 keluarga di Sumatera Barat.

Hasil verifikasi juga memetakan kebutuhan penanganan berdasarkan skema pembangunan huntap. Sebanyak 16.126 keluarga masuk kategori penerima huntap relokasi terpusat, 8.746 keluarga huntap ex-situ mandiri, 6.036 keluarga huntap in-situ, serta 34 keluarga kategori ex-situ. Selain itu, tercatat 21.436 keluarga mengalami rumah rusak berat dan 208 keluarga berada di zona rusak berat.

“Meski demikian, proses sinkronisasi masih terus berlangsung,” ucap perwakilan BPS. Musababnya, hasil pemadanan data untuk 6.734 keluarga masih harus disesuaikan dengan Surat Keputusan penerima bantuan stimulan rumah rusak. Sementara itu, pemadanan data di Kota Langsa dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut bersama pemerintah daerah.

Pimpinan rapat, Brigjen TNI Andre Julian, sepakat bahwa validasi data menjadi tahapan penting sebelum penetapan penerima bantuan maupun pelaksanaan pembangunan huntap. “Kami meminta Kementerian PKP dan BNPB diminta segera menyerahkan daftar calon penerima kepada BPS agar proses pemadanan dan verifikasi dapat diselesaikan sebelum pembangunan berlangsung,” ujarnya.

Selain memastikan ketepatan sasaran, data yang telah tervalidasi juga menjadi dasar koordinasi antarkementerian dalam menentukan skema pembangunan, penyediaan lahan, hingga penyusunan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak.

Kasatgas PRR Tito Karnavian mengatakan sinkronisasi data antarkementerian merupakan bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. Menurut dia, seluruh proses tersebut diarahkan agar penyintas segera memperoleh hunian tetap yang aman dan layak huni.

"Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman, layak, dan permanen sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat," kata Tito. (*)