Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pentingnya Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama untuk Mengatasi Konflik Sosial

INFO TEMPO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pentingnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengatasi konflik sosial. Pernyataan tersebut disampaikan Tito di hadapan peserta Rapat Koordinasi Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara, di Senggigi, Lombok Barat, pada Selasa, 19 Mei 2026.

“Penting untuk memperkuat forum kerukunan umat beragama untuk mencegah dan mengatasi bila terjadi potensi konflik sosial yang rawan kalau berasal dari unsur keagamaan," kata Tito. “Penting juga membentuk tim pengendalian konflik sosial sebagai implementasi keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.”

Rakor Forkopimda wilayah NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan anggota Forkopimda dari masing-masing daerah yang meliputi unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, dan lainnya.

Salah satu agenda dalam Rakor Forkopimda adalah arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. “Ada arahan dari Bapak Menko Polkam sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terutama mengenai kekompakan Forkopimda serta hal-hal yang perlu mendapat atensi oleh Forkopimda, baik yang bersifat rutin maupun dengan dinamika saat ini," kata Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan  Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan kebijakan Presiden Prabowo di bidang perumahan. Di antaranya tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumya berbayar, sekarang sudah gratis. "Persetujuan Bangun Gedung (PBG) yang sebelumnya bayar sekarang gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Maruarar melanjutkan, pengurusan PBG yang semula membutuhkan waktu selama 45 hari, sekarang cukup satu bulan. “Bahkan di berapa daerah seperti, Surabaya, Gianyar, Sumedang, prosesnya tidak lebih dari satu jam,” kata Maruarar.

Maruarar juga menyinggung perkembangan program bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu, kata dia, jumlah rumah yang dibedah sebanyak 45 ribu unit, tahun ini menjadi 400 ribu unit. 

Bersama Mendagri Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan, menurut Maruarar, saat ini dialokasikan sebanyak 15 ribu rumah di daerah perbatasan, yakni Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara dengan Filipina, Kepulauan Riau dan Aceh dengan Malaysia. “Rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak sehingga negara hadir di daerah-daerah perbatasan," kata Maruarar.

Bersama  Kementerian Kesehatan, Maruarar menuturkan, bakal melakukan program bedah rumah untuk 8.000 rumah warga pengidap TBC. “Kemudian, Presiden Prabowo juga meningkatkan kuota untuk rumah subsidi yang biasanya 220-230 ribu unit ditambah mulai tahun lalu menjadi 350 ribu unit. 

Sebagai perwakilan pemerintah daerah, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan terima kasih terkait program perumahan yang manfaatnya dirasakan masyarakat NTB,  termasuk rencana menaikkan jumlah pemberian program rumah di NTB.  "Karena kami memang masih punya 2 persen kemiskinan ekstrem dan sebagian besar itu sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah tidak layak,” kata Iqbal. “Upaya menyalurkan program rumah ini sekaligus membantu kami menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem.”

Iqbal juga menyampaikan Mendagri Tito Karnavian selalu memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui berbagai kebijakan. Contohnya, kata Iqval, dalam mencari alternatif pembiayaan atau creative financing melalui berbagai skema pembangunan.

Kegiatan Rakor Forkopimda ini menjadi salah satu rangkaian agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Tak hanya mendapatkan trofi dan sertifikat, pemerintah daerah pemenang apresiasi juga mendapatkan insentif fiskal senilai Rp 1-3 miliar. (*)