Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Berlaku Hingga Mei

PEMERINTAH membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi produk Pertalite dan Solar sebanyak 50 liter per hari mulai April hingga Mei 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketentuan itu berdasarkan surat edaran yang berasal dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Mengacu ke situ dan akan berlaku untuk 2 bulan," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Sebelumnya terdapat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditetapkan pada 30 Maret 2026. Pemberlakuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi diatur untuk kendaraan pribadi hingga umum.

Penerapan selama 2 bulan tersebut bersamaan dengan 8 kebijakan soal transformasi budaya kerja nasional. Poin penting di dalamnya adalah memberlakukan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, efisiensi perjalanan dinas, hingga imbauan WFH satu hari dalam sepekan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah maupun swasta.

Meski BBM subsidi dibatasi, pemerintah belum menentukan rencana pembatasan untuk bahan bakar minyak nonsubsidi. "Itu masih dikaji, nanti pada waktu pengkajian selesai pasti juga akan disampaikan ke publik," tutur Airlangga.

Upaya pembatasan ini merespons melonjaknya harga minyak mentah di pasar global yang mencapai di atas US$ 100 per barel. Harga naik imbas dari perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran sejak 28 Februari 2026.

Walau harga minyak dunia naik, pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan harga BBM Pertalite maupun Bio Solar hingga akhir 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan defisit 2,9 persen meski beban subsidi bahan bakar bertambah.

Dia memperkirakan harga minyak tidak akan bertahan lama di level US$ 100 per barel dalam waktu lama jika melihat perpolitikan di Amerika Serikat saat ini. "Misalnya harganya lebih tinggi lagi, tidak terkendali misalnya. Selama suplainya (minyak) ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp 490 triliun yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih, kalau kepepet masih bisa dipakai," tuturnya dalam kesempatan yang sama.