Prabowo Setuju Pengangkatan Kapolri Tetap Lewat Persetujuan DPR

PRESIDEN Prabowo Subianto memutuskan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri tetap harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap itu disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan ada perbedaan pendapat dalam timnya soal mekanisme pengangkatan Kapolri. Ada sebagian yang menilai pengangkatan Kapolri oleh presiden tidak perlu mendapat persetujuan DPR.

Sementara anggota komisi lainnya ingin agar persetujuan DPR tetap perlu seperti yang berlaku saat ini. "Kami melaporkan ada perbedaan pendapat itu (kepada Presiden Prabowo)," kata Jimly seusai pertemuan dengan Prabowo.

Komisi Reformasi Polri kemudian menbahas plus dan minus masing-masing pendapat dengan Prabowo. Hasilnya, Jimly menyampaikan, adalah Presiden sepakat bahwa pengangkatan Kapolri tetap butuh persetujuan DPR.

"Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini," ucap Jimly.

Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk setelah muncul desakan memperbaiki institusi kepolisian setelah demonstrasi massa pada akhir Agustus 2025. Berbagai kalangan menilai polisi sudah menyalahgunakan kewenangan dalam menangani unjuk rasa.

Komisi Reformasi Polri telah selesai membuat rekomendasi sejak Februari 2026. Namun, komisi baru sempat menemui Prabowo pada awal Mei ini. Rekomendasi perbaikan institusi kepolisian adalah hasil kajian Komisi selama sekitar tiga bulan.

Demonstrasi itu mengakibatkan sepuluh orang meninggal, termasuk pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2025.