Sekretaris BNPP Turun ke Perbatasan Timor Leste, Cek Langsung Rumah Calon Penerima RTLH

INFO TEMPO – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, turun langsung ke kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk memverifikasi warga calon penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Selasa, 12 Mei 2026. Ia ingin memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Rumah warga yang berada di kawasan perbatasan itu diusulkan masuk program bantuan peningkatan kualitas RTLH.

Yulian tinggal bersama suami dan seorang anaknya di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Hunian tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan, sementara tempat beristirahat keluarga itu hanya berupa ranjang kayu sederhana dan tikar.

“Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujar Makhruzi.

Ia mengatakan program peningkatan kualitas 15.000 RTLH menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya mempercepat realisasi bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Yulian Hani mengaku bersyukur rumahnya didatangi langsung oleh Sekretaris BNPP. Ia mengatakan selama ini dirinya dan keluarga kerap kesulitan menghadapi hujan serta cuaca ekstrem karena kondisi rumah yang serba terbatas. “Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” kata Yulian.

Dalam kunjungan tersebut, Makhruzi turut didampingi Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Program bantuan peningkatan kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui verifikasi langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI ingin memastikan program bantuan rumah layak huni benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat rasa aman dan optimisme warga di wilayah terdepan Indonesia. (*)