Iran-Oman Susun Protokol Pengawasan Selat Hormuz

IRAN tengah menyusun protokol bersama Oman untuk mengawasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz, kata seorang pejabat senior pada Kamis.

“Kami sedang menyusun protokol bagi Iran dan Oman untuk mengawasi transit di Selat Hormuz,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Gharibabadi, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Iran, IRNA seperti dilansir Anadolu.

Ia mengatakan pergerakan kapal pada masa damai selama ini dilakukan dan dikoordinasikan oleh Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir.

“Ketentuan ini bukan berarti pembatasan, melainkan bertujuan mempermudah dan menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan layanan yang lebih baik bagi kapal,” tambahnya.

Pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur penting bagi distribusi minyak dan gas, mengalami penurunan tajam setelah perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, sehingga mendorong sejumlah negara mempertimbangkan rute alternatif baik laut maupun darat.

Sekitar 20 juta barel minyak melintasi selat tersebut setiap hari, dan potensi penutupannya telah memicu kenaikan harga minyak serta biaya pengiriman dan asuransi, yang menimbulkan kekhawatiran ekonomi global.

Gharibabadi menegaskan Selat Hormuz “tetap terbuka dan lalu lintas berlangsung lancar.”

“Ketika kami menghadapi agresi, pergerakan akan mengalami gangguan serius,” ujarnya. “Saat ini kami berada dalam kondisi perang, dan situasi perang tidak dapat diatur dengan aturan masa damai.”

Ia juga menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Atom Internasional (IAEA) melanggar hukum internasional, Piagam PBB, dan resolusi terkait.

Tindakan tersebut, lanjutnya, membahayakan perdamaian dan keamanan internasional serta memerlukan langkah serius dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Ia mengatakan sejumlah lokasi nuklir Iran telah menjadi sasaran, termasuk di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr serta fasilitas di Ardakan, Khondab, Natanz, dan Fordo.

“Semua tindakan ini melanggar hukum internasional,” katanya.

Gharibabadi memperingatkan bahwa jika fasilitas Iran diserang dari wilayah negara lain, maka “fasilitas serupa di negara tersebut juga akan menjadi sasaran respons yang sepadan,” yang ia sebut sebagai hak sah untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional.

Terkait Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), ia mengatakan Iran tetap berkomitmen, namun mengakui meningkatnya kritik di dalam negeri.

“Semakin banyak suara yang mempertanyakan mengapa Iran terus mematuhi komitmennya,” ujarnya, termasuk usulan di parlemen untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.

Ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ali Khamenei.

Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS sebagai bentuk pertahanan diri.