Korea Selatan-RI Bahas Tahap Akhir Transfer Prototipe KF-21

1 hour ago 2

PEMERINTAH Indonesia dan Korea Selatan masih mematangkan mekanisme transfer satu pesawat prototipe KF-21 Boramae yang akan diserahkan kepada Indonesia setelah proyek pengembangan bersama jet tempur tersebut resmi rampung.

Team Leader International Business Development Asia Team 2 Korea Aerospace Industries (KAI) Park Seonghee mengatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan mengenai penyerahan satu prototipe KF-21. Saat ini, pembahasan difokuskan pada aspek teknis pelaksanaan transfer.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Kedua pemerintahan sedang membahas mekanisme transfer tersebut, terutama terkait aspek teknologi dan jadwal pelaksanaannya,” kata Park di kantor KAI, Sacheon, Korea Selatan, dalam acara Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia pada Kamis, 11 Juni 2026.

Park mengatakan proyek KF-21 tetap berjalan sesuai rencana dan saat ini memasuki tahap penyelesaian kontrak. Menurut dia, sebagian besar syarat dan ketentuan kerja sama telah disepakati kedua pihak.

“Program ini berjalan dengan baik, dan saat ini kami sedang menyelesaikan kontraknya,” ujar Park.

Ia menambahkan KAI berharap proses finalisasi kontrak dapat segera rampung. Setelah itu, KAI berharap dapat melanjutkan kerja sama berikutnya, termasuk rencana penyerahan 16 unit pesawat tempur KF-21 kepada Indonesia. Adapun menurut KAI, pengiriman pertama pesawat KF-21 kepada Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF) dijadwalkan mulai September 2026.

Pengembangan KF-21 Ditargetkan Rampung Juni 2026

Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan pengembangan bersama KF-21 yang berlangsung lebih dari satu dekade ditargetkan selesai pada Juni 2026. Salah satu hasil kesepakatan kedua negara adalah penyerahan satu prototipe dari enam pesawat KF-21 yang telah diproduksi.

“Prototipe dari enam pesawat KF-21 itu sudah disepakati dan akan diserahkan ke Indonesia yang pesawat prototipe dari enam, satu itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa direalisasikan,” kata Cecep, ditemui di Wisma Duta Besar RI di Seoul, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut Cecep, Indonesia juga telah melunasi kontribusinya dalam proyek pengembangan tersebut. Dengan berakhirnya fase pengembangan, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada pemanfaatan hasil proyek dan kemungkinan bentuk kerja sama lanjutan.

“Bagaimana ke depannya, tentunya kami menyerahkan kepada pengambil keputusan di Indonesia,” kata dia.

Cecep menilai Indonesia merupakan salah satu mitra strategis Korea Selatan di sektor industri pertahanan. Kerja sama kedua negara di bidang tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu pembeli awal berbagai produk industri pertahanan Korea Selatan sejak 1979.

Proyek Strategis RI-Korsel

Kelanjutan proyek KF-21 turut menjadi salah satu agenda dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Korea Selatan pada April 2026.

Pada 1 April 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan isu IFX atau KF-21 menjadi salah satu topik yang dibahas kedua pemimpin negara. “Jadi dalam pertemuan bilateral, salah satu isu yang diangkat memang terkait dengan IFX,” ujar Airlangga.

Menurut dia, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan proyek tersebut dengan mengirim tim teknis dan rekayasa ke Korea Selatan.

“Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya technical maupun engineering,” kata Airlangga. KF-21 merupakan pesawat tempur multirole yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasi masa depan Angkatan Udara Korea Selatan. Pesawat ini diproyeksikan menggantikan armada F-4 dan F-5 yang telah menua sekaligus memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri Korea Selatan.

Kerja sama pengembangan pesawat tempur ini bermula dari kesepakatan Indonesia dan Korea Selatan pada 2010. Proyek kemudian resmi diluncurkan pada 2015 dengan nilai investasi sekitar 8,1 triliun won atau setara Rp 95,32 triliun.

Dalam skema awal, Indonesia menanggung 20 persen biaya pengembangan. Namun, proyek sempat menghadapi kendala akibat keterlambatan pembayaran kontribusi Indonesia. Pada 2025, pemerintah Korea Selatan menyetujui pengurangan porsi kontribusi Indonesia menjadi sekitar 600 miliar won.