Mendagri Dorong Papua "Tunggangi" Sensus BPS untuk Percepat Pembangunan

INFO TEMPO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pembangunan daerah yang berbasis data dan kinerja terukur dalam upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, Mendagri mendorong seluruh pemerintah daerah di Papua untuk memanfaatkan pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Saya tahu tantangan Papua nggak gampang. Oleh karena itu kita mengambil momentum kumpul di sini untuk mendorong dan mendukung BPS melakukan sensus,” kata Mendagri Tito saat memberikan sambutan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Papua, di Suni Hotel Abepura, Kota Jayapura, Senin, 22 Juni 2026.

Menurut dia dengan memanfaatkan BPS maka akan diketahui data-data mengenai keekonomian. Misalnya saja terkait pengelompokan masyarakat yang berada di tingkat kesejahteraan paling rendah yakni Desil 1 (sangat miskin) dan Desil 2 (miskin). “Data-data itu diupdate oleh BPS semua,” kata Tito.

Selain itu juga mengenai potensi wilayah, ekonomi wilayah. “Itu akan sangat berguna untuk mengambil kebijakan para Bupati, Wali Kota, Gubernur. Kalau teman-teman hanya melakukan ini melalui APBD, itu berat,” kata Mendagri. Hal itu dikarenakan diperlukan biaya yang besar dan tenaga ahli yang mengerti tentang statistik, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

“Kalau saya sampaikan bahasanya bukan kita mendukung sensus oleh BPS, bukan. Mari kita ‘tunggangi’ sensus BPS untuk ambil datanya, gratis,” ujar Mendagri Tito. Kebijakan yang baik menurut Tito harus disusun berdasarkan data yang akurat dan landasan teori yang kuat. Tanpa data yang memadai, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat memberi arahan terkait Sensus Ekonomi 2026 dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Regional Papua di Suni Hotel Abepura, Kota Jayapura, Senin, 22 Juni 2026. DOK. TEMPO

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap yang disebut Sensus Ekonomi Tahun 2026. Pendataan mulai dilakukan secara door to door sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Amalia mengapresiasi Mendagri Tito Karnavian yang menurutnya sangat responsif dan mendukung penuh sensus ini. “Saya apresiasi karena Pak Mendagri bersedia tandatangan surat edaran bersama yang disebarluaskan kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026,” ujar dia.

Menurut Amalia, pesan khusus Mendagri kepada seluruh kepala daerah bahwa dengan adanya Sensus Ekonomi menjadi kesempatan emas mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Sehingga sangat besar manfaatnya untuk kepala-kepala daerah pergunakan, tanpa berbayar.

Sebanyak 5.355 petugas sensus pun sudah disebar di seluruh Tanah Papua. “Mereka siap mencatat perekonomian di Tanah Papua,” katanya.

Adapun dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 ini sekaligus mencanangkan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Tanah Papua. Kegiatan ini ditandai dengan menabuh tifa yang dilakukan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, anggota DPR RI Komarudin Watubun, dan para Gubernur se-Tanah Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri mengatakan, masa depan Papua dibangun oleh kerja bersama baik oleh pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki tekad yang sama untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan di Papua harus menghadirkan harapan, membuka kesempatan, memperkuat persaudaraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hingga ke kampung-kampung yang paling jauh sekalipun.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dimana sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang sehat, sejahtera, dan harmoni,” kata Matius. Visi ini, lanjut dia, akan diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, percepatan pembangunan wilayah tertinggal, serta menjaga stabilitas sosial dan kedamaian sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Dan perubahan yang terbaik adalah perubahan yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. “Mari kita jadikan Papua sebagai rumah besar yang damai, harmonis, dan penuh harapan bagi semua.”(*)