Anjloknya Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo

PAKAR hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan penurunan signifikan tingkat kepuasan kinerja Prabowo Subianto berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Dia berujar masyarakat sipil kerap mengkritik ambisi presiden memenuhi janji kampanyenya dalam pelaksanaan proyek makan bergizi gratis.

Padahal, kata dia, program itu telah gagal dalam tata kelolanya. Salah satu indikasinya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab terhadap proyek MBG.

Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik ini mengatakan, kegagalan tata kelola proyek MBG tidak hanya berdampak ke korupsi sistemik. Proyek ambisius ini, ujar dia, juga telah merugikan masa depan pendidikan nasional.

“Bayangkan pemerintah lebih memilih menggelontorkan uang banyak untuk proyek ini dibanding memilih mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan dan kesejahteraan guru,” ucap dia ketika dihubungi pada Senin, 27 Juli 2026.

Menurunnya tingkat kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto ini dirilis dalam hasil survei oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Lembaga ini mengungkapkan approval rating presiden pada Juli 2026 berada di angka 51,1 persen. Turun sebanyak 30,1 persen dibanding tingkat kepuasan pada sembilan bulan lalu.

Herdiansyah menilai penurunan tingkat kepuasan itu tidak dibarengi dengan upaya perbaikan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Buktinya, program-program yang dinilai bermasalah seperti MBG dan koperasi desa merah putih tetap berlanjut meski kritik kian deras dari publik.

“Saya menduga protes ini akan semakin meluas karena alih-alih mendengar protes publik, Prabowo justru semacam menantang,” katanya.

Dia menyorot pernyataan teranyar presiden yang menuding jurnalis hingga LSM sebagai londo ireng. Menurut dia, pelabelan terhadap masyarakat itu menunjukkan karakter Prabowo yang antikritik.

“Saya kira ini yang akan membangkitkan protes itu semakin meluas, bahkan mengarah kepada civilian disobedience atau pembangkangan sipil,” ujar Herdiansyah.