Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 akan Dibagi Tiga Batch

INFO TEMPO – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 direncanakan akan ada tiga batch. Pada batch pertama yang berlangsung Februari – Mei 2026 terdapat empat dimensi utama yang menjadi penilaian yakni kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi, serta Creative Financing/Entrepreneur Government.

“Untuk batch berikutnya akan ada indikator-indikator lainnya yang disesuaikan dengan program pemerintah yang diimplementasikan di daerah,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, Rabu, 29 April 2026. Bisa saja, lanjut dia, penilaian dalam hal digitalisasi, demokratisasi, pemanfaatan teknologi informatika, dan lainnya.

Yusharto pun berharap, pemerintahan daerah menjalankan program dengan baik. Dalam penilaian di Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, diharapkan tidak ada rekayasa, para pemerintahan daerah bekerja dengan kondisi lokalitas mereka.

“Pak Mendagri selalu berpesan, jangan hanya dikasih daerah yang baik-baik saja. Tetapi daerah-daerah yang kurang baik pun tolong diinformasikan ke beliau, agar bisa ditemukan treatment yang tepat untuk mengintervensi mereka,” kata Yusharto.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 digelar, kata Yusharto, bertujuan untuk mendukung atau meningkatkan kinerja pemerintah daerah. “Selama ini Kemendagri hanya memberikan arahan-arahan saja. Cenderung menggunakan stick dibandingkan carrot. Nah, sekarang kita akan menggunakan carrot ini untuk meningkatkan kinerja,” ujar dia. 

Sebanyak Rp 320 Miliar akan diberikan Kemendagri untuk 144 pemda yang menang pada ajang ini. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menganggarkan Rp 1 Triliun untuk tiga batch dari anggaran Kemendagri untuk pemda yang berkinerja baik. “Kita dedikasikan untuk daerah dalam bentuk insentif fiskal,” kata dia. 

Tito tahu, dengan keputusannya itu tentu memantik gejolak pertanyaan, utamanya di internal. Mengapa anggaran ‘dilepas’ ke daerah. Namun, argumennya juga cukup kuat: jika daerah didorong dengan insentif nyata, dampaknya akan lebih terasa langsung bagi masyarakat. Dengan penghargaan ini, kepala daerah tidak hanya mendapatkan legitimasi kinerja tetapi juga sumber daya tambahan yang dapat memperluas programnya.

Sementara itu, dalam implementasinya, kompetisi ini tidak digelar secara seragam. Membandingkan daerah dengan karakteristik berbeda kerap dianggap tidak adil. Oleh karena itu, Kemendagri memilih menggunakan pendekatan regional. Kegiatan dibagi dalam beberapa gelombang, menjangkau wilayah Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, serta Papua.

Diharapkan bagi daerah yang menerima penghargaan akan lebih terpacu dalam kinerjanya, sementara daerah yang belum mendapatkan apresiasi akan berusaha untuk bisa menjadi pemenang dalam indikator penilaian lainnya di batch berikutnya. (*)