BNPP Resmikan Bedah 15.000 Rumah di Kawasan Perbatasan

INFO TEMPO - Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI resmi meluncurkan program peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang tersebar di 40 kabupaten/kota pada 17 provinsi. Program ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai langkah nyata menghadirkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan, Kamis, 23 April 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ia menilai selama ini masih minim program yang secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri Tito.

Ia menjelaskan, awalnya program BSPS di kawasan perbatasan hanya dialokasikan untuk 10.000 unit dari total 400.000 rumah dalam program nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” tambahnya.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyukseskan program ini. Ia menekankan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang diverifikasi secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program renovasi rumah rakyat menjadi prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Ia menyebut peningkatan jumlah rumah yang direnovasi tahun ini sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, pelaksanaan program BSPS sepenuhnya berbasis data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Program ini juga melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan guna memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai kolaborasi antara BNPP RI, Kementerian PKP, dan BPS sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan berbasis data. Menurutnya, penggunaan data yang akurat menjadi kunci efektivitas intervensi pemerintah.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85 persen rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan,” jelas Amalia.

Selain itu, BPS turut menyediakan klasifikasi desa-kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025 yang menjadi acuan penting dalam perencanaan program perumahan nasional.

Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan bahwa program bedah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lainnya untuk menghadirkan program tematik di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan data yang akurat, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*)