BNPP RI Dorong Percepatan PLBN Seimanggaris

INFO TEMPO – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mempercepat persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pembangunan PLBN tersebut diproyeksikan tidak hanya menjadi pintu perlintasan resmi Indonesia–Malaysia, tetapi juga memperkuat Gerbang Negara sekaligus membuka koridor ekonomi Kalimantan Utara yang terhubung dengan kawasan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Komitmen tersebut ditandai dengan peninjauan dua alternatif lokasi pembangunan PLBN Seimanggaris oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin yang didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Siti Metrianda Akuan, Selasa, 21 Juli 2026.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dari berbagai aspek, mulai dari kondisi lahan, aksesibilitas, konektivitas lintas batas, hingga kesesuaian dengan rencana pengembangan kawasan.

Nurdin menjelaskan, BNPP RI tengah mengkaji lokasi yang paling layak secara teknis maupun strategis agar pembangunan PLBN Seimanggaris dapat terintegrasi dengan titik masuk dan keluar di wilayah Malaysia.

“Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris. Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat secara teknis dan strategis, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia, sehingga gerbang kedua negara dapat terhubung dalam satu sistem perlintasan yang terpadu,” ujar Nurdin.

Ia menegaskan, penetapan titik perlintasan bersama Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu syarat utama dalam pemenuhan readiness criteria pembangunan PLBN.

Oleh karena itu, BNPP RI akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta membangun komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia guna mempercepat seluruh proses persiapan.

Selain itu, BNPP RI juga mendorong agar pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo).

Menurut Nurdin, forum tersebut dapat menjadi wadah strategis untuk mempercepat tercapainya kesepahaman kedua negara terkait lokasi titik perlintasan.

“Pemerintah daerah kami dorong untuk membawa pembahasan PLBN Seimanggaris ke dalam agenda Sosek Malindo. Semakin cepat terdapat kesepahaman mengenai titik perlintasan, semakin cepat pula readiness criteria dapat dituntaskan dan tahapan pembangunan dapat dilanjutkan,” katanya.

Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bahwa pembangunan PLBN Seimanggaris tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur perlintasan negara.

Dalam konsep Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI), PLBN diposisikan sebagai simpul tata kelola Gerbang Negara yang mengintegrasikan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, konektivitas, hingga pengembangan kawasan dan ekonomi perbatasan.

Ia menjelaskan, pengembangan tersebut didukung oleh penataan ruang kawasan perbatasan melalui keberadaan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPPGN) sebagai kawasan pelayanan Gerbang Negara dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

“Karena itu, kita tidak hanya membangun gedung PLBN. Kita membangun sebuah Gerbang Negara beserta kawasan dan jaringan ekonominya. PLBN menjadi simpul pelayanan dan pengawasan, PPPGN menjadi kawasan pengembangan gerbangnya, sementara PKSN menghubungkannya dengan pusat pertumbuhan dan pelayanan kawasan yang lebih luas,” jelasnya.

Menurut Nurdin, pendekatan tersebut memastikan pembangunan PLBN menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi.

Untuk kawasan Seimanggaris, Gerbang Negara nantinya diharapkan terhubung dengan sentra produksi, kawasan perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan CPO, budidaya rumput laut, Pelabuhan Sei Ular, jaringan logistik Kalimantan Utara, hingga PKSN dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan PLBN Seimanggaris harus menjadi bagian dari koridor ekonomi yang mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah.

“Kita harus mulai berpikir dalam kerangka koridor ekonomi. Gerbang Negara harus tersambung dengan pusat produksi, PKSN, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan logistik. Dengan begitu, pembangunan PLBN benar-benar dapat menciptakan efisiensi distribusi sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah,” kata Nurdin.

Dalam perspektif yang lebih luas, Nurdin menilai PLBN Seimanggaris memiliki posisi strategis untuk memperkuat konektivitas ekonomi Kalimantan Utara dengan Sabah serta kawasan kerja sama subregional BIMP-EAGA.

Kehadiran PLBN diharapkan mampu membuka akses perdagangan yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring ekonomi kawasan.

“Selama ini kita seolah-olah berhenti berpikir sampai Tawau. Padahal, dari Kalimantan Utara terbuka peluang untuk terhubung dengan jaringan ekonomi yang jauh lebih luas, mulai dari Sabah dan Sarawak, Brunei Darussalam, hingga Filipina melalui BIMP-EAGA. Perspektif regional seperti inilah yang harus mulai kita bangun,” tegasnya.

Ke depan, BNPP RI akan terus mengawal percepatan pemenuhan readiness criteria, penetapan titik perlintasan bersama Malaysia, kesiapan lahan, penyusunan perencanaan kawasan, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung agar pembangunan PLBN Seimanggaris dapat berjalan secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan perbatasan.

“Gerbang Negara harus menjadi tempat bertemunya kedaulatan dan kesejahteraan. Negara hadir untuk menjaga batas dan mengatur perlintasan, tetapi pada saat yang sama Gerbang Negara harus membuka peluang bagi tumbuhnya perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat perbatasan.”

Melalui langkah percepatan tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan PLBN Seimanggaris sebagai Gerbang Negara modern yang tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. (*)