Harga LNG US$ 13 per MMBTU Bakal Pangkas Penerimaan Negara

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui keputusan pemerintah menurunkan harga gas alam cair (LNG) untuk industri menjadi US$13 per Metric Million British Thermal Unit (MMBTU) akan mengurangi pendapatan seluruh pihak di sepanjang rantai pasok, mulai dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), hingga pemerintah.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tingginya harga LNG yang sebelumnya mencapai sekitar US$23 per MMBTU.

"Yang pasti akan ada penurunan pendapatan, baik di sektor hulu migas, hilir, maupun penerimaan negara. Tapi ini kita tanggung bersama," kata Bahlil di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Bahlil menjelaskan, lonjakan harga LNG dipicu oleh menurunnya produksi gas dari lapangan migas di Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan industri, pasokan gas dialihkan ke LNG yang didatangkan dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Berbeda dengan gas pipa, LNG memerlukan biaya tambahan untuk transportasi menggunakan kapal dan proses regasifikasi sebelum dialirkan melalui jaringan pipa. Rangkaian proses tersebut membuat harga LNG jauh lebih tinggi dibandingkan gas bumi yang disalurkan langsung melalui pipa.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru. Menurut dia, harga LNG yang ditetapkan pemerintah berada di bawah harga pasar global yang mencapai sekitar US$15,53 per MMBTU sehingga berisiko menekan penerimaan negara.

Selain itu, Bhima menilai kebijakan tersebut dapat memicu semakin banyak industri meminta harga gas khusus. Tak hanya itu, Bhima menilai  pemerintah juga menghadapi dilema.

"Tanpa intervensi harga, industri berisiko menanggung kenaikan biaya produksi yang dapat berujung pada PHK. Namun, jika pemerintah terus menahan harga gas di bawah harga pasar, beban anggaran negara akan semakin besar," kata dia.

Menurut Bhima, akar persoalan tersebut adalah lambatnya transisi energi di kawasan industri. Selama ini, banyak kawasan industri masih bergantung pada gas bumi dan batu bara karena dianggap murah dan selalu tersedia.

Padahal, ia menambahkan, kedua sumber energi tersebut tetap dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global sehingga menimbulkan risiko terhadap biaya produksi ketika harga energi melonjak.