Kasus Bupati Lombok Barat Diduga soal Konflik Kepentingan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan rasuah dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan konflik kepentingan. Kasus tersebut terungkap seusai KPK menggelar ekspose atau gelar perkara setelah melaksanakan operasi senyap itu.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan konflik kepentingan itu berkaitan dalam pengadaan, suap proyek, hingga bentuk gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. "Kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers sore ini," ucap Budi lewat keterangan tertulisnya pada Selasa, 21 Juli 2026.

Budi mengatakan KPK menggelar operasi tangkap tangan di Lombok Barat sejak Senin, 20 Juli 2026. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap 19 orang di Lombok Barat dan satu orang di Jakarta dari kalangan swasta.

Dari 19 orang yang terjaring OTT, KPK memboyong tujuh orang dari Lombok Barat ke Jakarta setelah melakukan pemeriksaan awal di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kompi Lombok Barat. Salah satu yang dibawa tim penyelidik dan penyidik ke kantor KPK adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Budi mengatakan total yang saat ini tengah diperiksa di kantor KPK sebanyak delapan orang. Dalam OTT di Lombok Barat, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen.

Dalam rangkaian OTT itu, satuan tugas Kedeputian Penindakan KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat. Penyegelan dilakukan beberapa jam setelah tim menggelar operasi di Gerung, Lombok Barat pada Senin kemarin.

Penyidik tidak hanya menyegel ruang kerja bupati. Mereka juga memasang segel di ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat Lalu Ratnawi. Segel dipasang di pintu ruangan sebagai penanda bahwa ruangan tersebut menjadi bagian dari kepentingan penyidikan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Muhammad Kholid mengaku belum menerima informasi mengenai operasi tersebut. Ia mempersilakan wartawan mengonfirmasi perkara itu langsung kepada KPK. "Saya belum dapat informasi, mungkin bisa dikonfirmasi dengan KPK," kata Kholid.

Seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengatakan tim KPK menangkap lima orang dalam operasi tersebut. Salah satu yang ditangkap ialah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Menurut pegawai tersebut, Lalu Ahmad Zaini bersama empat orang lainnya dijadwalkan terbang ke Jakarta pada Senin sore untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan.

Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan penyelidikan tersebut berkaitan dengan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat. Namun, informasi itu belum dapat dipastikan karena KPK belum mengungkap konstruksi perkara secara resmi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga belum memberikan keterangan mengenai penangkapan maupun penyegelan tersebut.