Kemenhan Ungkap Pertimbangan Kenaikan Tukin TNI dan Pegawainya

PRESIDEN Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 yang isinya mengatur kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit TNI.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen I Gusti Ngurah Wisnu Wardana mengatakan persentase pembayaran tunjangan kinerja Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kemenhan meningkat dari 70 persen menjadi 90 persen. Kemenhan dan TNI, kata dia, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh penyesuaian tukin tersebut.

Menurut Pasal (4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja, mensyaratkan bahwa instansi harus memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi sekitar 80 hingga 90 persen terlebih dahulu. “Penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini sudah melebih 80. kalau enggak salah 80,002,” kata Wisnu saat dimintai keterangan di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, 30 Juli 2026.

Wisnu juga menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI telah memenuhi salah satu syarat penyesuaian tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2024, yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama minimal tiga tahun berturut-turut.

Menurut dia, Kemenhan dan TNI telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut. “Sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk penyesuaian tunjangan kinerja menuju 90 persen." Katanya.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan kedua perpres tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, Perpres Nomor 102 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018.

Rico berujar, sejak tahun 2018, Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah memperoleh penyesuaian tunjangan kinerja. "Sementara itu, berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban terus meningkat, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun mendukung program strategis pemerintah," kata Rico dalam keterangannya, Kamis, 30 Juli 2026.

Kementerian Pertahanan, kata Rico, menyambut baik kenaikan tukin tersebut. Ia mengatakan langkah itu adalah bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dalam dua aturan baru, penyesuaian besaran tunjangan kinerja mengikuti kelas jabatan di lingkungan TNI dan Kementerian. Besaran yang diterima mengikuti struktur jabatan setiap pegawai atau prajurit.

Dilaporkan Antara, tunjangan kinerja prajurit TNI kelas jabatan 1, yang umumnya diisi oleh prajurit dengan pangkat terendah, ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta. Dibandingkan dengan tukin pada aturan lama yaitu sekitar Rp 1,9 juta, ada kenaikan sekitar Rp 600 ribu.

Sementara rentang tukin kelas jabatan 2 sampai dengan kelas jabatan 8 adalah sebesar Rp 2.931.100 sampai dengan Rp 5.472.100. Berlanjut ke kelas jabatan 9 sampai dengan kelas jabatan 11, dengan besaran tukin yaitu Rp 6.276.600 sampai dengan Rp 9.852.300.

Pada kelas jabatan 12 sampai dengan 14, rentang tunjangan kinerja yang diterima yaitu Rp 11.133.000 sampai dengan Rp 19.485.000. Kemudian, pegawai atau prajurit yang pangkatnya masuk dalam kelas jabatan 15 menerima tukin Rp 21.690.000. Adapun kelas jabatan 16 mendapat Rp 30.058.800 dan kelas jabatan 17 dengan Rp 37.395.000.