Kemhan: Perjanjian Akses Udara untuk Militer AS Belum Final

KEMENTERIAN Pertahanan buka suara perihal informasi adanya persetujuan final perihal akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. Kabar ini beredar setelah sejumlah media asing memberitakan perihal izin terbang massal bagi pesawat militer Amerika Serikat di Tanah Air.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan perjanjian itu masih dalam tahap pembahasan internal dan antar-instansi. Menurut dia, dokumen blanket overflight clearance itu hingga kini belum final.

"Belum memiliki kekuatan hukum mengikat serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," kata Rico dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 13 April 2026.

Rico berujar setiap wacana dan rancangan mekanisme kerja sama tetap harus melalui proses pembahasan yang cermat hingga berlapis. Proses tersebut, kata dia, dilakukan sebelum rencana perjanjian kerja sama dengan negara lain dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

"Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti seluruh proses harus mengikuti peraturan perundangan-undangan, mekanisme kelembagaan, dan keputusan politik negara," ujar jenderal bintang dua ini.

Selain itu, Rico mengatakan segala pembahasan rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Termasuk, kata dia, dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpedoman penuh pada ketentuan hukum nasional maupun internasional yang berlaku.

"Kami menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," ucapnya.

Rico mengatakan, Indonesia tetap berwenang penuh dalam hal memberikan akses udara untuk pesawat militer negara asing di regulasi mendatang. Setiap akses, kata dia, tetap berdasarkan persetujuan ataupun penolakan setiap aktivitas di ruang udara nasional.

"Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara," kata Rico.