KPK Gelar 12 OTT pada Semester I, Terbanyak Kepala Daerah

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil capaian pertengahan 2026 atau Semester I di bidang penindakan dan eksekusi. Dalam laporan tersebut, KPK menggelar 12 kali operasi tangkap tangan (OTT) atau penyelidikan tertutup dalam pemberantasan kasus korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan dari 12 operasi senyap yang digelar lembaganya, sebanyak tujuh kepala daerah terjaring OTT. Antara lain Kabupaten Pati, Kota Madiun, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

"Adapun kinerja penindakan KPK sepanjang semester I 2026, turut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ucap Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Selain kepala daerah, Setyo memaparkan, penyidik KPK juga menggelar OTT di sejumlah kementerian/ lembaga. Instansi tersebut di antaranya yakni Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, KPP Pratama Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Pengadilan Negeri Depok, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Setyo mengatakan penyidik KPK juga mengalami peningkatan jumlah OTT pada 2026 dibandingkan pada tahun lalu. Kenaikan itu ditambah pada dua kegiatan penindakan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Sementara itu, Setyo turut menjelaskan kegiatan KPK pada bidang penuntutan juga mengalami kenaikan signifikan. Pada Semester I 2025, kata Setyo, KPK menuntut 46 perkara dan pada Semester I 2026 jumlah perkara yang berhasil dilimpahkan KPK ke pengadilan meningkat sebanyak 76 perkara.

"KPK berprinsip, pemberantasan korupsi tidak sekadar memenjarakan pelaku korupsi, melainkan memulihkan kerugian negara atau asset recovery," ujarnya.

Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang kini tengah diproses dalam persidangan. Menurut Setyo, lembaganya memastikan kasus korupsi yang tengah bergulir di lembaganya tidak berhenti di tahap penyidikan, tetapi juga dengan melimpahkan sebanyak 76 perkara ke pengadilan pada Semester I 2026.

"Konsistensi ini dijaga di seluruh tingkatan peradilan, mencakup pengawalan atas 52 putusan pengadilan negeri, empat putusan pengadilan tinggi, dua putusan Mahkamah Agung, hingga 16 proses peninjauan kembali," ucapnya.