RI, Swiss dan UNDP Luncurkan Fase Kedua SLPI

PEMERINTAH Indonesia, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), dan United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan fase II Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) dengan alokasi dana 1,6 juta Franc Swiss (CHF) atau sekitar Rp 35,3 miliar. Dana ini untuk pelaksanaan program lanjutan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur pada 2026-2029.

Dana fase II lebih kecil daripada yang pertama sebesar 19 juta CHF untuk periode 2023-2025. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, mengatakan, fase II ini untuk melanjutkan dan memperluas capaian fase I dalam pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

“SLPI fase II akan fokus pada penguatan sistem yang diperlukan untuk mempertahankan di luar garis waktu program,” katanya dalam acara peluncuran SLPI fase II di Balai Kartini, Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026.

Dalam fase I, program ini menunjukkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik. Program ini menggunakan pendekatan multipihak kepada kalangan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal, buruh perkebunan, kelompok perempuan, pelaku usaha, hingga ke pemerintah sebagai regulator.

Bagi Swiss, kata Zehnder, kerja sama internasional ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mendukung kemakmuran berkelanjutan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara sosial, wawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.

Dia menganggap ini menjadi peluang untuk memperkuat daya saing dalam mengakses pasar dan menciptakan nilai yang lebih baik bagi petani, pekerja, perusahaan, dan masyarakat. “Saat ini, pasar global semakin mengharapkan produksi yang bertanggung jawab, ketertelusuran, dan standar lingkungan dan sosial yang lebih kuat,” ujarnya.

Adapun fase pertama meliputi pelatihan hingga pemetaan lahan petani agar mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah secara resmi. Selain itu termasuk kepada praktik budidaya komoditas yang berkelanjutan.

Asisten Deputi untuk Koordinasi Manajemen dan Pengembangan BUMN dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Muhammad Edy Yusuf, mengatakan dukungan dari Pemerintah Swiss sangat penting. “Karena keterlibatan di masyarakat, petani, sama pemerintah daerah merasakan pentingnya dukungan dari pemerintah Swiss ini,” ucapnya.

Head of Nature, Climate and Energy Unit UNDP, Aretha Aprilia, mengatakan fase pertama juga sudah menunjukkan keberhasilan di tingkat tapak. Fase II tidak hanya untuk mereduksi gas rumah kaca, tetapi juga mengadaptasi ke sistem dan regulasi di tingkat lokal.

“Sudah ada kesuksesan di mana kami berhasil mendapatkan dari senilai sekitar US$ 6,8 juta dan berhasil untuk mengkonservasi sekitar 1,79 juta hektar lahan,” tutur Aretha.