Sultan Kemnaker Cerita saat Noel Minta Sepeda Motor Ducati

KOORDINATOR Bidang Kelembagaan dan Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker periode 2022–2025, Irvian Bobby Mahendro, mengungkapkan kronologi saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel meminta satu unit sepeda motor mewah merek Ducati. Pria yang dijuluki Sultan Kemnaker itu mengatakan awal mula permintaan terjadi pada Desember 2024.

Menurut Irvian Bobby, saat itu, Noel menanyakan jenis motor yang cocok untuknya. “Dia tanya, ‘Dek, kamu main motor ya? Motor apa?’ Saya jawab Ducati. Lalu dia tanya lagi, ‘Yang cocok buat saya apa?’” ujar Irvian Bobby yang menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Senin, 20 April 2026.

Saksi kemudian menyarankan tipe Ducati Scrambler dan menunjukkan gambar motor tersebut melalui ponselnya. Respons Noel, menurut dia, menunjukkan ketertarikan. “Dia bilang, ‘boleh juga itu’,” kata Bobby menirukan Noel. 

Tak lama setelah percakapan itu, Noel kembali menghubungi saksi untuk menanyakan kelanjutan motor tersebut. Saksi pun akhirnya memesan motor itu di dealer Ducati Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bobby menyebut nilai motor sekitar Rp 609 juta. Motor itu sebelumnya dikirim ke rumahnya, lalu dikirim ke rumah Noel dua hari setelahnya. 

“Pengiriman malam hari. Dia sempat telepon lagi, tanya sudah dikirim atau belum karena ada yang menunggu,” ujarnya. Bobby mengaku tidak mengetahui siapa penerima motor tersebut di lokasi. Namun, ia memastikan Noel telah mengonfirmasi bahwa kendaraan itu sudah diterima.

Dalam pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Noel mengakui bahwa ia menerima motor tersebut dari hasil tindak pidana korupsi. “Setelah kami tanya, yang bersangkutan mengakui menerima motor itu,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Agustus 2025 lalu. Noel juga mengaku kepada penyidik mendapatkan sepeda motor tersebut dari anak buahnya yakni Irvian Bobby.

Sepeda motor Ducati itu menjadi salah satu barang yang disita oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut KPK, dari tarif sertifikasi K3 yang seharusnya sebesar Rp 275 ribu, pejabat memungut sampai Rp 6 juta. 

Kelebihan biaya tersebut merupakan bagian dari pemerasan untuk memuluskan pengajuan sertifikasi K3. Dari praktik ini, KPK mengungkap terdapat Rp 81 miliar hasil pemerasan yang mengalir ke berbagai pihak.

KPK telah menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan K3 ini bersama 11 orang lainnya. Atas perbuatannya, Noel bersama tersangka lain diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.