Dosen UGM Desak Rektor Tolak Dapur MBG Masuk Kampus

SEJUMLAH dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta resah dengan pemerintah yang meminta perguruan tinggi membangun dapur makan bergizi gratis atau MBG. Mereka mendesak Rektor UGM Ova Emilia bersikap tegas menolak pembangunan dapur MBG di kampus.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Herlambang P.Wiratraman menyatakan proyek MBG bertentangan dengan hak asasi manusia karena pemerintah menjalankan program itu secara ugal-ugalan, sarat korupsi, dan menguras anggaran kebutuhan dasar warga negara yakni pendidikan.

Menurut dia, proyek itu hanya menopang kepentingan penguasa karena dapur dan yayasan yang menggarap terafiliasi dengan para pendukung Presiden Prabowo dan aparat. Pemerintah bahkan melibatkan tentara untuk terlibat dalam proyek MBG di sekolah. 

Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial itu menyatakan kampus bukan alat politik untuk membersihkan dosa-dosa proyek MBG. Dia mendesak Rektor UGM bersikap lugas atas tawaran kerja sama pemerintah agar kampus membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. “Kecuali memang sudah mati urat saraf malu dan nuraninya, menundukkan diri pada kooptasi politik kekuasaan,” kata Herlambang, Jumat, 8 Mei 2026.

Ia berharap Rektor tegas dan fokus menjaga reputasi UGM sesuai visinya yakni menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dijiwai Pancasila. Sikap tegas itu menjadi tantangan untuk membentengi kebebasan akademik demi peradaban kemanusiaan. Kampus bukan tempat urusan dapur masak proyek MBG.

Dosen Fakultas Ilmu Budaya atau FIB UGM Achmad Munjid menyatakan MBG termasuk proyek pemerintah yang bermasalah dengan pengawasan yang lembek. Proyek ini tidak tepat sasaran dan tidak efisien. UGM hendaknya menolak membangun dan mengelola MBG karena kampus fokus pada riset, pengabdian, dan kebenaran ilmiah. “Buka dapur MBG bukan tanggung jawab kampus,” kata dia.

Menurut dia, sejumlah dosen UGM resah dan intens membicarakan MBG masuk kampus melalui percakapan WhatsApp. Mereka berasal dari berbagai fakultas. Selain Fakultas Hukum dan FIB, ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Filsafat, dan Ekonomi.  Pembahasan itu terjadi setelah Universitas Hasanuddin membangun dapur MBG.

Pemerintah meminta perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur MBG melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana. Hal itu diungkapkan saat meresmikan dapur MBG milik Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 April 2026.

Brian mendorong perguruan tinggi tak berhenti pada riset. Menurut dia, kampus perlu terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemerintah, termasuk upaya pemenuhan gizi anak-anak melalui program MBG. Ia berharap langkah Unhas diikuti kampus lain.

Achmad Munjid menyebutkan sejumlah dosen sedang membahas bentuk desakan kepada Rektor UGM agar bersikap tegas menolak MBG masuk UGM. Menurut dia, penolakan sejumlah dosen itu bagian dari kemerdekaan bersuara dan bersikap. “Demonstrasi, petisi atau yang lain, kami sedang bahas,” katanya.

Pilihan Editor:  Mengapa Dapur MBG Bisa Beroperasi Tanpa Memenuhi SOP