Mampu Kendalikan Inflasi, Enam Pemda di Kalimantan Raih Apresiasi dari Kemendagri

INFO TEMPO – Sebanyak enam pemerintah daerah berhasil mendapatkan insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Kategori Pengendalian Inflasi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan, di Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026. Di tingkat kabupaten terdapat Sukamara, Gunung Mas, dan Pulang Pisau yang berhasil mendapatkan apresiasi. Sementara di kota terdapat Samarinda dan Banjarmasin, serta Kalimantan Barat untuk tingkat provinsi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, di mana ketegangan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah, termasuk potensi eskalasi Iran–Amerika Serikat, telah memicu volatilitas harga energi dan pangan dunia. “Kondisi ini berdampak langsung pada tekanan inflasi global, yang kemudian merembet ke negara berkembang melalui imported inflation dan gangguan rantai pasok,” kata Tito.

Dalam konteks nasional, angka inflasi Indonesia secara Year-on-Year berjalan fluktuatif dalam tiga bulan terakhir: 3,55 persen pada Januari 2026, naik menjadi 4,76 persen pada Februari dan kembali terkendali menjadi 3,48 persen pada Maret 2026. Tren fluktuatif ini, lanjut dia, menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan dalam sasaran kebijakan moneter. “Di sinilah peran penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal,” kata dia.  

Ketahanan ekonomi daerah, lanjut Tito, menjadi kunci dalam merespons dampak global tersebut, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan. Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi umumnya memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang aktif dan responsif dalam melakukan intervensi pasar.

Kebijakan seperti operasi pasar, subsidi transportasi, dan digitalisasi distribusi menurut Tito terbukti mampu meredam gejolak harga. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang mengamanatkan sinergi pusat dan daerah. “Keberhasilan daerah dalam menjaga inflasi membuktikan bahwa kebijakan berbasis koordinasi lintas sektor sangat efektif,” kata Tito.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan harga-harga bisa dikendalikan di tengah situasi yang terus berubah. “Itulah yang kami lakukan di Samarinda,” kata Andi yang kotanya berhasil meraih peringkat terbaik pertama dan berhasil menerima insentif Rp 3 miliar untuk Pengendalian Inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda mencatat, inflasi bulanan atau month to month pada April 2026 sebesar 0,11 persen. Sementara inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut menunjukkan kondisi harga konsumen masih relatif terkendali karena target inflasi nasional, yakni berada di kisaran 1,5-3,5 persen.

“Kami pastikan inflasi daerah tetap terkendali. Pemerintah Kota Samarinda bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga,” kata Andi Harun. Pemkot Samarinda, lanjut dia, juga memastikan koordinasi dengan kelompok petani, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta memantau langsung hingga ke tingkat distributor dan pedagang.

Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi yang terbaik dalam pengendalian inflasi tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan dalam menekan laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan yang kerap memicu kenaikan harga.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menuturkan, salah satu fokus utama pengendalian inflasi di Kalbar adalah komoditas cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi cukup tinggi. Selain itu, bawang merah dan ikan kembung juga menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

"Inovasi kita untuk menurunkan angka inflasi, yang pertama itu pada tanaman cabai. Cabai ini tinggi sekali angka inflasinya. Kemudian yang kedua itu bawang merah, lalu ikan kembung dan komoditas lainnya," kata Norsan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar mendorong keterlibatan langsung masyarakat melalui program penanaman cabai. Langkah ini dinilai efektif untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan harga di tingkat konsumen.

Pemerintah, lanjut dia, juga secara rutin menggelar pasar murah di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalbar. Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. "Kita selalu memberikan kepada masyarakat pasar murah. Hampir seluruh kabupaten/kota kita berikan pasar murah, sehingga daya beli masyarakat itu tetap terjaga dengan baik," kata dia.

Terkait pemanfaatan insentif Rp 3 miliar dari penghargaan tersebut, Norsan menyebut pihaknya akan mengalokasikannya untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi serta meningkatkan kesehatan fiskal daerah. "Rencana kita memang untuk meningkatkan pengendalian inflasi dan juga meningkatkan kesehatan keuangan daerah, sesuai dengan kategori yang kita dapat," ujarnya.

Norsan berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. "Harapannya ke depan, capaian ini bisa terus kita tingkatkan, termasuk di sektor lainnya.” (*)