6 Kepala Daerah Kena OTT, Tito Singgung Pilkada Langsung

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK bisa jadi merupakan dampak dari sistem pilkada langsung oleh rakyat. Mantan Kepala Kepolisian RI itu juga menyatakan bahwa pilkada langsung tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

"Yang milih siapa? Rakyat. Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Ya ternyata enggak menjamin," kata Tito di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 13 April 2026. 

Sepanjang 2026, KPK menggelar 10 kali operasi senyap yang menjerat enam kepala daerah. Terbaru, Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo diringkus pada 10 April 2026 dengan dugaan memeras kepala organisasi perangkat daerah serta pejabat di lingkungan pemerintah. Gatut ditengarai meminta uang setoran Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. 

Gatut merupakan pemimpin daerah keenam yang terjerat OTT KPK. Sebelumnya lima kepala daerah lain yang juga ditangkap KPK untuk kasus berbeda adalah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachma. 

Melihat maraknya kepala daerah yang terlibat dugaan tindak pindana korupsi, Tito mengatakan ia tidak hanya melihat itu dari kasus ke kasus. Ia meyakini kondisi ini menandakan ada masalah sistematis dalam pemilihan kepala daerah. 

"Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung," kata Tito.

Kendati begitu, Tito menyatakan sistem pilkada langsung tetap memiliki kelebihan. Namun ia kembali menutup pernyataannya dengan menyebutkan sejumlah kekurangan pilkada langsung. "Di antaranya ya biaya politik yang mahal, dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," kata dia. 

Isu mengembalikan pilkada tak langsung sempat berhembus hingga awal tahun ini. Tito juga sempat menyatakan perubahan sistem pilkada tidak membutuhkan amandemen konstitusi, melainkan cukup revisi UU pilkada. 

"Ya terserah kalau DPR sama Pemerintah dan partai-partai politik, masyarakat juga mungkin ingin mengubahnya kepada DPRD ya gampang, menurut saya tinggal ubah saja Undang-Undang Pilkada," kata Tito dalam agenda 'Semangat Awal Tahun 2026' yang dipantau dari Youtube IDN Times pada Rabu, 14 Januari 2026.