Pengadaan Motor MBG Tak Konsultasi dengan Komisi IX DPR

WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Honoris mengklaim tidak pernah diajak berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional ihwal pengadaan 21 ribu unit sepeda motor. Adapun Komisi IX DPR merupakan mitra kerja BGN.

Dia mengaku terkejut dengan pengadaan transportasi untuk operasional proyek makan bergizi gratis (MBG) tersebut. dengan pengadaan transportasi untuk operasional proyek makan bergizi gratis (MBG) tersebut. "Tidak ada konsultasi, karena kalau disampaikan ke kami (Komisi IX DPR) pasti akan kami tolak," kata Charles ditemui di kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2026.

Dia mempertanyakan dasar dan urgensi dari pengadaan motor listrik untuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebut. Menurut dia, seharusnya BGN tidak menghamburkan anggaran untuk hal yang di luar urusan pemenuhan gizi anak Indonesia.

Terlebih, dia berujar, sebetulnya pengadaan sepeda motor untuk MBG ini telah ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia," ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Charles mengatakan hingga saat ini belum mengetahui secara utuh perihal pengadaan motor untuk MBG ini. Komisi IX DPR, kata dia, bakal memanggil BGN untuk membahas perihal pengadaan puluhan ribu unit sepeda motor ini. Komisinya telah menjadwalkan rapat tersebut pada Senin, 13 April 2026.

Charles menegaskan transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam kebijakan pengadaan. Terlebih, kata dia, saat ini Presiden Prabowo Subianto masih memberlakukan kebijakan penghematan anggaran di tengah kondisi global.

Charles mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran itu berdampak pada fiskal daerah. Menurut dia, tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang mengeluhkan pemotongan dana transfer ke daerah untuk memenuhi program prioritas, salah satunya MBG.

"Sehingga kami rasa sangat sedih ya, sangat prihatin ketika kemudian lembaga lain melakukan efisiensi, anggaran yang digunakan di MBG justru tidak tepat sasaran," ucap Charles.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan 21 ribu sepeda motor untuk operasional MBG dilakukan dari anggaran tahun 2025. Dia menyatakan kendaraan roda dua itu bakal dibagikan kepada kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi.

"Akan kami distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit," ujar Dadan, Rabu, 8 April 2026.

Dadan mengklaim anggaran yang digelontorkan untuk membeli satu unit sepeda motor itu sebesar Rp 42 juta. Menurut dia, harga motor listrik itu berada di bawah harga pasar.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kami beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ucapnya.