DJP Tunjuk 7 Pemungut Pajak Digital Baru Termasuk Strava

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali melakukan penyesuaian daftar pemungut Pajak Pertambahan Nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE). Tujuh perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak baru termasuk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Strava, Inc.

Penunjukan baru dilakukan sepanjang Mei 2026. Tujuh entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

“Entitas-entitas tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi digital, termasuk layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, dan kecerdasan artifisial alias artificial intelligence (AI), yang mencerminkan semakin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring perkembangan model bisnis digital,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP Inge Diana Rismawanti lewat keterangan resmi, Jumat, 26 Juni 2026.

Dengan demikian, sampai akhir Mei 2026 total ada 271 entitas yang menjadi pemungut PPN PMSE. Sejalan dengan penambahan jumlah pemungut tersebut, hingga 31 Mei 2026 sebanyak 233 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 40,55 triliun.

Secara total, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 Mei 2026 mencapai Rp 52,85 triliun. Pajak digital tersebut berasal dari pemungutan PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol), dan pajak dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (pajak SIPP).

Selain dari PPN PMSE, penerimaan juga berasal pajak kripto yang telah terkumpul sebesar Rp 2,06 triliun sampai dengan Mei 2026. Pada periode yang sama, pajak fintech juga telah menyumbang setoran sebesar Rp 4,98 triliun. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Pajak SIPP terkumpul sebesar Rp 5,26 triliun.

Inge menyatakan masuknya penyedia layanan AI dan berbagai platform digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia makin beragam. “DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujarnya.