Ini Kementerian Pertama yang Ambil Bagian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

INFO TEMPO - Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang pemberian penghargaan. Kementerian Dalam Negeri membuka ruang bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut memberikan apresiasi maupun dukungan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik. Langkah ini membuat penghargaan kepada daerah tidak hanya berbentuk pengakuan, tetapi juga berpeluang diterjemahkan menjadi dukungan konkret sesuai bidang pembangunan yang menjadi kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi kementerian pertama yang ambil bagian dalam kolaborasi ini. Keterlibatan Kementerian PKP diwujudkan melalui kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II. Kategori ini secara khusus menilai kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program rumah layak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, keterlibatan kementerian teknis dalam ajang apresiasi merupakan bentuk kolaborasi yang ingin terus diperluas oleh Kemendagri. Menurut dia, Kemendagri tidak harus menjadi satu-satunya pihak yang memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah.

"Kementerian dan lembaga yang memiliki program prioritas di daerah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memberikan apresiasi sekaligus dukungan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian terbaik," kata Tito. Keterlibatan Kementerian PKP menjadi contoh konkret dari gagasan tersebut. 

Pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah berpeluang memperoleh tambahan kuota rehabilitasi rumah layak bagi masyarakatnya. Dengan mekanisme ini, penghargaan tidak berhenti pada pemberian trofi atau sertifikat, namun memberikan manfaat yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga.

Bagi pemerintah daerah, tambahan kuota rehabilitasi rumah memiliki arti penting. Dukungan tersebut dapat memperluas kemampuan daerah dalam membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Artinya, kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional memperoleh apresiasi dalam bentuk dukungan yang dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Skema tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana program nasional dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki target dan program prioritas, sedangkan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasinya karena berhadapan langsung dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Tito berharap pola kolaborasi seperti ini tidak berhenti pada sektor perumahan. Ia mendorong kementerian dan lembaga lain untuk mengikuti langkah Kementerian PKP dengan menghadirkan bentuk apresiasi sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, satu ajang penghargaan dapat menjadi wadah bagi berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan insentif sesuai dengan program yang mereka jalankan. 

Pemerintah daerah pun tidak hanya mengejar satu bentuk penghargaan, tetapi memiliki lebih banyak alasan untuk meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Terlebih, Kemendagri tidak menjalankan proses penilaian sendiri, melainkan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga sesuai dengan kompetensinya. 

Penilaian bidang lingkungan, misalnya, dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan melibatkan kementerian teknis serta Badan Pusat Statistik (BPS). Model penilaian lintas kementerian tersebut penting untuk memastikan penghargaan diberikan berdasarkan indikator yang relevan dengan bidang yang dinilai. 

Kementerian teknis memiliki pemahaman dan ukuran kinerja yang lebih spesifik, sementara Kemendagri memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pertemuan kedua perspektif tersebut dapat menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif.

Semakin banyak kementerian dan lembaga yang berkolaborasi, semakin besar pula peluang pemerintah daerah memperoleh manfaat dari pencapaian mereka. Dengan begitu, semangat kompetisi antardaerah tidak berhenti pada perebutan predikat terbaik, tetapi berujung pada peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.(*)