MBG Diusulkan untuk Siswa Desil Bawah dan Daerah 3T

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan ruang bagi Badan Gizi Nasional untuk mengkaji ulang anggaran per porsi proyek makan bergizi gratis alias MBG. Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam rapat itu, kata Arum, Prabowo meminta BGN melakukan kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. “Termasuk tadi begini, daerah 3T ada di daerah wilayah timur, silakan dikaji. Apakah sama nih (anggaran per porsi) dengan yang di Jawa sebesar Rp 15.000?” ucap Arum.

Menurut Arum, Kepala Negara meminta seluruh opsi kebijakan dikaji dan diperhitungkan dengan baik sebelum diputuskan.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Prabowo menginstruksikan agar penerima manfaat MBG diprioritaskan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Diskusi berkembang agar penerima manfaat yang berada dalam desil 8, 9, 10 atau kalangan mapan tidak lagi menerima MBG.

Arum mengatakan pemerintah akan memprioritaskan penerima manfaat yang berasal dari golongan desil bawah dan daerah tertinggal. "Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya, silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," kata Arum.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ada sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG, terutama soal kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik. Kendala tersebut paling dirasakan di wilayah 3T.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya saat menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai implementasi program MBG pada tahap awal. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah.

Salah satunya dengan mendorong satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memberdayakan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal.