PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Kilas Balik Demo Agustus 2025

PDI Perjuangan resmi menggugat politikus Zulfan Lindan dan PT Temukan Perspektif Indonesia—perusahaan yang menaungi media Total Politik—ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut resmi didaftarkan oleh kader PDIP, Abdul Rohman, pada Selasa (23/6/2026).

Gugatan ini dipicu oleh pernyataan Zulfan Lindan yang menuding partai berlambang banteng moncong putih tersebut sengaja menyerang pemerintah dengan terlibat dalam mobilisasi gelombang demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 lalu.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa tuduhan Zulfan sama sekali tidak bertanggung jawab dan tanpa verifikasi.

“Karena itu kami mengambil langkah hukum ini sebagai hak hukum kami. Ini penting agar kita lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan, apalagi pernyataan spekulatif, tidak bisa diverifikasi, dan lebih banyak bersifat sensasi,” ujar Ronny saat dihubungi, Kamis, 16 Juli 2026.

Sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum, PDIP mengklaim telah melayangkan somasi kepada para tergugat. Mereka juga sempat mengadu ke Dewan Pers dan melampirkan hak jawab untuk dimuat oleh Total Politik. Namun, PDIP menilai Total Politik dan Zulfan tidak menjalankan kewajiban sesuai rekomendasi Dewan Pers.

Tensi publik semakin memuncak menyusul insiden tragis tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat terlindas kendaraan taktis milik Korps Brimob di tengah situasi demonstrasi.

Kamis, 28 Agustus 2025: Eskalasi massa kembali memuncak dipimpin oleh kelompok serikat buruh yang menuntut reformasi ketenagakerjaan. Pada malam harinya, terjadi insiden tragis di Pejompongan, Jakarta Pusat. Affan Kurniawan, 21 tahun, seorang pengemudi ojol yang sedang mengantar makanan, tewas mengenaskan setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Makassar: Aksi pada 29 Agustus 2025 berubah menjadi kerusuhan besar. Gedung DPRD Kota Makassar dibakar massal dan menewaskan tiga orang, yakni Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati. Selain itu, seorang driver ojol bernama Rusmadiansyah tewas diamuk massa karena dituduh sebagai intelijen aparat.

Dua poin utama dari tuntutan tersebut adalah:

Desakan kepada Presiden Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil serta menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap aktivis dan demonstran.

Tuntutan agar DPR membekukan kenaikan gaji/tunjangan serta membatalkan pemberian fasilitas baru, termasuk tunjangan pensiun.

Merespons tekanan massa yang masif, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya angkat suara. Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pemberian tunjangan perumahan bagi anggota parlemen resmi disetop per 31 Agustus 2025. Dasco juga berjanji pihak parlemen akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen tunjangan anggota DPR.