Konflik Timur Tengah Membayangi Pergerakan IHSG Pekan Ini

EQUITY Analyst PT Indo Premier Sekuritas David Kurniawan mengatakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  pekan ini masih akan dibayangi oleh dinamika ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan kembali meningkat setelah Iran menutup kembali Selat Hormuz sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

“Memasuki pekan 13-17 Juli 2026, perhatian pasar akan berpusat pada agenda ekonomi penting dari luar negeri,” kata David dalam siaran pers pada Senin, 13 Juli 2026. Salah satu data yang akan dirilis adalah tingkat inflasi Amerika Serikat untuk Juni. Menurut David, data tersebut akan menjadi kompas utama pasar dalam membaca arah kebijakan suku bunga global.

Pada perdagangan pekan lalu, IHSG ditutup menguat 0,83 persen di level 5.924. Akan tetapi, tutur David, investor asing justru tercatat melakukan aksi jual bersih mencapai Rp 1,7 triliun di pasar reguler.

Sementara IHSG pada Senin pagi, 13 Juli 2026, seperti dikutip dari Antara, bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan valuasi saham-saham kecerdasan buatan (AI) dan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

IHSG dibuka menguat 10,36 poin atau 0,17 persen ke posisi 5.934. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,03 poin atau 0,01 persen ke posisi 589,28.

David menjelaskan, tingginya ketidakpastian geopolitik membuat apra investor mengambil sikap risk-off dan bersikap lebih konservatif dalam mengelola portofolio. Akibatnya, arus dana global kini dialihkan secara masif ke aset-aset safe haven yang dinilai lebih stabil dan tahan banting, seperti emas batangan dan mata uang dolar AS.

Sementara itu dari domestik, pergerakan IHSG pekan lalu dipengaruhi oleh realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2026. Pemerintah melaporkan defisit APBN pada paruh pertama tahun ini sebesar Rp 196,5 triliun atau setara 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto.

Meski masih dalam batas aman, David mengingatkan bahwa laju belanja negara yang lebih cepat dibandingkan penerimaan tetap memberikan sinyal kewaspadaan bagi otoritas fiskal. “Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk mengelola pembiayaan negara dengan jauh lebih ketat dan selektif di paruh kedua tahun ini,” ujarnya.